Ribka menjelaskan bahwa pemerintah pusat berbareng DPR RI dan kementerian mengenai menargetkan seluruh DOB di Papua dapat beraksi penuh pada 2028. Selain itu, pembangunan prasarana pendukung seperti airport dan pelabuhan terus didorong guna memperkuat konektivitas antarwilayah.
Pihaknya berambisi pada tahun depan akomodasi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan pelabuhan juga menjadi perhatian strategis lantaran berpotensi meningkatkan arus logistik sekaligus mendorong pendapatan daerah.
“Dengan pengelolaan nan baik, sektor transportasi dan potensi sumber daya di Papua bakal mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan,” terang Ribka.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago memastikan kondisi keamanan di Yahukimo relatif kondusif. Stabilitas wilayah dinilai menjadi aspek krusial dalam mendukung keberlangsungan pembangunan di Papua.
Ia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan pemenuhan komitmen nan sebelumnya sempat tertunda lantaran adanya agenda nan kudu segera ditangani di Jakarta. Pihaknya menyebut Wapres Gibran juga telah mencatat sejumlah kekurangan akomodasi nan bakal segera ditindaklanjuti di tingkat pusat. Pemerintah memastikan temuan di lapangan bakal dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian setibanya di Jakarta.
“Beberapa kekurangan beliau catat, termasuk laporan nan bakal diselesaikan kelak di Jakarta. Pulang dari sini bakal rapat,” tutur Djamari.
Rangkaian kunjungan ini menegaskan konsentrasi pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan di Papua. Upaya tersebut menitikberatkan pada peningkatan jasa dasar, penguatan infrastruktur, serta stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan.
Turut datang dalam kunjungan ini antara lain Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai serta Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·