Wamendagri Ribka Dorong RKPD 2027 Papua Pegunungan Selaras Prioritas Nasional

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut disampaikannya secara daring dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2027 dari Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Ribka menyampaikan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Ia menekankan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk memastikan pembangunan wilayah melangkah selaras dengan prioritas nasional.

“Musrenbang mempunyai kegunaan krusial dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan secara berjenjang, sehingga arah pembangunan wilayah tetap konsisten dengan visi pembangunan nasional,” ujar Ribka dalam aktivitas berjudul “Akselerasi Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar nan Inklusif untuk Penguatan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat Papua Pegunungan” tersebut.

Ia menambahkan, tahun 2027 merupakan tahun ketiga penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Dengan demikian, RKPD tahun 2027 mempunyai peran krusial dalam menentukan capaian visi kepala wilayah sekaligus mendukung sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Tahun 2027 menjadi momentum penentu. RKPD kudu bisa menjadi instrumen nan memastikan ketercapaian visi wilayah sekaligus mendukung prioritas nasional,” tegasnya.

Ribka juga mendorong pemerintah wilayah (Pemda) di Papua Pegunungan untuk mengakselerasi penerapan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam arsip perencanaan dan program pembangunan daerah, khususnya nan berangkaian dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pelayanan dasar, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

“Implementasi Asta Cita kudu diterjemahkan secara konkret dalam program wilayah nan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, sehingga faedah pembangunan dapat dirasakan secara nyata dan merata,” tambahnya.

Ribka turut mengapresiasi capaian pembangunan Papua Pegunungan dalam lima tahun terakhir nan menunjukkan tren positif. Namun demikian, dia mengingatkan tetap terdapat sejumlah parameter nan berada di bawah rata-rata nasional.

“IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Papua Pegunungan terus meningkat menjadi 54,91 pada 2025, namun tetap menjadi nan terendah secara nasional. Pertumbuhan ekonomi juga tetap di bawah rata-rata nasional, dan nomor kemiskinan tetap cukup tinggi meskipun terus menurun,” jelasnya.

Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan di Papua Pegunungan. “Koordinasi nan kuat antar-Forkopimda menjadi aspek krusial dalam menjaga stabilitas keamanan. Tanpa kondisi nan kondusif, penyelenggaraan pembangunan tidak bakal melangkah optimal,” ungkapnya.

Musrenbang ini turut dihadiri Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Gubernur Papua Pegunungan dan jajaran, DPR Papua Pegunungan, MRP, BP3OKP, serta para bupati dan wakil bupati se-Provinsi Papua Pegunungan.

Dalam rangkaian aktivitas tersebut, juga dilakukan penyerahan sarana dan prasarana jasa kependudukan dan pencatatan sipil oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan kepada delapan kabupaten sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 selanjutnya bakal menjadi dasar penyempurnaan rancangan akhir RKPD 2027 Provinsi Papua Pegunungan, sekaligus memperkuat perencanaan berbasis info dan tata kelola pemerintahan daerah.