Wamendagri Dorong Sinergi Bangun Pusat Pemerintahan Papua Pegunungan

1 minggu yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyatakan bahwa pembangunan area pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan kudu dipercepat melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah wilayah (Pemda).

Untuk itu, Pemda diminta memahami secara komprehensif pengarahan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), khususnya pada sejumlah aspek krusial. Aspek tersebut mencakup, soal waktu, keterkaitan dengan master plan, serta potensi perubahan.

Hal ini disampaikan Ribka dalam Rapat Bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Membahas Progres Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan secara daring, Jumat (10/4).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pertama soal waktu. Kedua mengenai dengan master plan. Ketiga jika bakal ada perubahan-perubahan. Nah ini juga kudu diperhatikan nan menjadi betul-betul titik krusial," kata Ribka.

Ribka menekankan pentingnya keselarasan langkah antara Pemda dengan kebijakan dan tahapan nan ditetapkan oleh Kementerian PU. Ia juga mengingatkan agar seluruh proses melangkah sesuai dengan ketentuan dan sistem nan berlaku.

"Sehingga tolong Pak Kadis kelak secara teknis tolong baik-baik sekali ikuti tahapan nan diminta oleh Ibu Wamen PU," tambahnya.

Menurut Ribka, perihal krusial lainnya adalah kesepakatan letak pembangunan sejumlah gedung pemerintahan strategis di Papua Pegunungan, khususnya instansi Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Kepastian letak disebut krusial untuk memastikan tahapan pembangunan dapat melangkah tepat waktu dan selaras dengan sistem perencanaan, serta anggaran nan berlaku.

"Pak Sekda dan Pak Gubernur bisa bertanggung jawab untuk menyepakati titik koordinat pembangunan instansi MRP dan instansi DPR (Papua Pegunungan)," kata Ribka.

Pada kesempatan nan sama, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa konsep kreasi arsitektur area perkantoran pemerintahan Papua Pegunungan telah diselesaikan pada Desember 2025.

Selanjutnya, diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan, guna memastikan keselarasan perencanaan dan penganggaran.

"Kita mulai dengan arsip rencana prasarana area strategis nan merujuk pada hasil kunjungan rapat koordinasi kemarin, nan ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan tentunya berbareng Kemendagri dan Pemprov," tutur Diana.

Rapat turut dihadiri Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Pangabean, Kepala Subdirektorat Wilayah II Direktorat Bina Penataan Bangunan (BPB) Direktorat Jenderal Cipta Karya Indah Widi Hapsari, serta Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Suprayitno.

(rea/rir)

Add