Wamendagri Dorong RKPD 2027 Papua Pegunungan Selaras Prioritas Nasional

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Hal tersebut disampaikannya secara daring dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2027 dari Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Ribka menyampaikan sambutan Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Ribka menekankan Musrenbang merupakan forum strategis untuk memastikan pembangunan wilayah melangkah selaras dengan prioritas nasional.

"Musrenbang mempunyai kegunaan krusial dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan secara berjenjang, sehingga arah pembangunan wilayah tetap konsisten dengan visi pembangunan nasional," ujar Ribka, dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).

Adapun aktivitas ini berjudul 'Akselerasi Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar nan Inklusif untuk Penguatan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat Papua Pegunungan'.

Ribka menambahkan tahun 2027 merupakan tahun ketiga penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Dengan demikian, RKPD tahun 2027 mempunyai peran krusial dalam menentukan capaian visi kepala wilayah sekaligus mendukung sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

"Tahun 2027 menjadi momentum penentu. RKPD kudu bisa menjadi instrumen nan memastikan ketercapaian visi wilayah sekaligus mendukung prioritas nasional," tegas Ribka.

Ribka juga mendorong pemerintah wilayah (Pemda) di Papua Pegunungan untuk mengakselerasi penerapan Asta Cita Presiden RI Prawbowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke dalam arsip perencanaan dan program pembangunan daerah, khususnya nan berangkaian dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pelayanan dasar, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

"Implementasi Asta Cita kudu diterjemahkan secara konkret dalam program wilayah nan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, sehingga faedah pembangunan dapat dirasakan secara nyata dan merata," kata Ribka.

Ribka turut mengapresiasi capaian pembangunan Papua Pegunungan dalam lima tahun terakhir nan menunjukkan tren positif. Namun demikian, dia mengingatkan tetap terdapat sejumlah parameter nan berada di bawah rata-rata nasional.

"IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Papua Pegunungan terus meningkat menjadi 54,91 pada 2025, namun tetap menjadi nan terendah secara nasional. Pertumbuhan ekonomi juga tetap di bawah rata-rata nasional, dan nomor kemiskinan tetap cukup tinggi meskipun terus menurun," jelas Ribka.

Menurut Ribka, stabilitas keamanan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan di Papua Pegunungan.

"Koordinasi nan kuat antar Forkopimda menjadi aspek krusial dalam menjaga stabilitas keamanan. Tanpa kondisi nan kondusif, penyelenggaraan pembangunan tidak bakal melangkah optimal," ungkap Ribka.

Sebagai informasi, Musrenbang ini turut dihadiri Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Gubernur Papua Pegunungan dan jajaran, DPR Papua Pegunungan, MRP, BP3OKP, serta para bupati dan wakil bupati se-Provinsi Papua Pegunungan.

Dalam rangkaian aktivitas tersebut, juga dilakukan penyerahan sarana dan prasarana jasa kependudukan dan pencatatan sipil oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan kepada delapan kabupaten sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 selanjutnya bakal menjadi dasar penyempurnaan rancangan akhir RKPD 2027 Provinsi Papua Pegunungan, sekaligus memperkuat perencanaan berbasis info dan tata kelola Pemda.

(akd/ega)