2 minggu yang lalu
Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mendukung langkah pemerintah nan memastikan nilai BBM dan LPG di tengah perang Timur Tengah.
"Sebab di saat daya beli masyarakat sedang turun, meningkatkan nilai BBM bakal makin memberi beban ke rakyat," kata Said dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).
Namun, dia meningatkan kebijakan tersebut kudu diikuti dengan reformasi subsidi daya agar lebih tepat sasaran. "Langkah ini kudu dilanjutkan dengan reformasi kebijakan subsidi," katanya.
Dia menilai semestinya subsidi LPG unik kepada 40 persen masyarakat berpenghasilan rendah alias hingga desil 6 ke bawah, seperti pelaku upaya mikro, nelayan mini serta petani dan pekerja tani.
"Subsidi LPG sebaiknya diarahkan kepada 40% masyarakat nan berpendapatan rendah," jelasnya.
Oleh lantaran itu, dia mengusulkan pembaruan info penerima faedah dan penggunaan sistem biometrik untuk mencegah penyimpangan, seperti nan sudah diterpakan di India.
"Keunggulan sistem ini susah dimanipulasi, karena subsidi tidak diberikan dalam corak duit tunai," ujarnya.
"Sehingga beban subsidi bakal berkurang," kata Said.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·