Tito: Korupsi dan Pemborosan Bisa Hancurkan Kepercayaan Publik

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Hal ini disampaikan Tito Dalam arahannya pada forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Aceh, Selasa (21/4).

Tito mengatakan perihal ini menyikapi tetap adanya kasus korupsi dan pemborosan anggaran nan berpotensi mempengaruhi gambaran kepala wilayah secara luas.

Tito menekankan bahwa dua perihal nan perlu menjadi perhatian utama adalah praktik korupsi dan inefisiensi dalam penggunaan anggaran.

"Teman-teman kepala wilayah menjaga betul diri masing-masing, membikin kebijakan juga. Karena terutama dari kasus korupsi dan kasus inefisiensi. Dua ini, korupsi sama inefisiensi, pemborosan," kata Tito di Banda Aceh, Senin (20/4).

Ia menjelaskan, persepsi publik saat ini sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media. Ketika terjadi operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) alias kasus pemborosan anggaran, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dapat meluas ke seluruh pemerintah wilayah (Pemda).

Kondisi tersebut menurutnya berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaan antara wilayah dan pemerintah pusat. Kepercayaan nan terjaga menjadi aspek krusial dalam mendukung kelancaran pengajuan anggaran daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

Meski demikian, Tito mengapresiasi banyaknya kepala wilayah nan telah bekerja dengan baik dan menghadirkan beragam inovasi. Namun, menurutnya, capaian positif tersebut kerap tertutupi oleh pemberitaan negatif nan lebih sigap menyebar alias viral.

Ia mencontohkan afinitas sederhana, bahwa ratusan ribu orang dapat bekerja dengan baik, tetapi satu kesalahan nan menjadi perhatian publik dapat membentuk persepsi nan kurang berimbang. Tito mendorong asosiasi kepala wilayah untuk lebih aktif membangun narasi positif dengan mempublikasikan prestasi dan penemuan wilayah secara berkelanjutan.

Selain penguatan tata kelola, Mendagri juga menekankan pentingnya komunikasi publik nan transparan. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi perlu melangkah seiring dengan keterbukaan info serta publikasi keahlian pemerintah daerah.

"Nah, oleh lantaran itu, ini masalah persepsi, di samping kita memperbaiki tentunya. Memperbaiki untuk betul-betul hati-hati terhadap praktik koruptif," kata Tito.

(tim)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]