Strategi Pemprov DKI Cegah Warga Mampu Beralih Pakai Elpiji 3 Kg

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengantisipasi potensi lonjakan pengguna LPG subsidi 3 kilogram (kg) menyusul kenaikan nilai LPG nonsubsidi ukuran 12 kg nan mencapai sekitar 18 persen.

Menurut Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, kenaikan nilai LPG nonsubsidi berpotensi mendorong peralihan konsumsi ke LPG 3 kg nan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“LPG 12 kg mengalami kenaikan sebesar Rp36.000 alias sekitar 18,75 persen, dari Rp 192.000 menjadi Rp 228.000 per tabung. Sedangkan LPG 5,5 kg naik Rp17.000 alias sekitar 18,89 persen, dari Rp90.000 menjadi Rp107.000 per tabung,” kata Ratu dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, penyesuaian nilai LPG non-subsidi dipengaruhi sejumlah aspek global, mulai dari kenaikan nilai perjanjian LPG bumi (CP Aramco), meningkatnya Indonesian Crude Price (ICP), hingga kondisi geopolitik di Timur Tengah nan berakibat pada jalur logistik energi.

Untuk mengantisipasi akibat lanjutan, Pemprov DKI bakal memperketat pengawasan pengedaran LPG subsidi, terutama di sektor upaya non UMKM nan dinilai rawan beranjak menggunakan tabung 3 kg.

“Kami berbareng Pertamina, Hiswana Migas, dan stakeholders mengenai lainnya bakal berkoordinasi untuk melakukan monitoring penggunaan LPG di sektor upaya non-UMKM seperti restoran, kafe, dan perhotelan. Selain itu, kami mengimbau ASN dan masyarakat bisa agar tetap menggunakan LPG non-subsidi,” jelasnya.