Sosialisasi Keuangan Haji, HNW Puji Penurunan Biaya-Dorong Haji Usia Muda

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menghadiri Sosialisasi Keuangan Haji berbareng Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Acara ini juga dirangkai dengan aktivitas Halal Bihalal berbareng ketua ormas, ulama, generasi muda dan masyarakat Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Adapun aktivitas nan diselenggarakan oleh Jagakarsa Young (Jagyong) Community di Aula ISTN ini diikuti lebih dari 750 peserta. Kegiatan ini pun menjadi sosialisasi finansial haji dengan peserta terbesar nan pernah dilaksanakan.

"Alhamdulillah aktivitas sosialisasi finansial haji ini sangat krusial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai posisi dan pengelolaan biaya haji nan di tahun 2025 sudah mencapai lebih dari Rp 180 triliun, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kelembagaan BPKH nan telah menunjukkan keahlian akuntabel dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak tujuh kali berturut-turut," ujar HNW dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

"Diharapkan dengan demikian bakal semakin banyak masyarakat, termasuk generasi muda, nan dapat menabung dan merencanakan ibadah haji sejak awal dan apalagi bisa berangkat di usia muda, sebagaimana mulai tahun ini ada calon jemaah haji termuda berumur 13 tahun dari Kalimantan Barat. Hal tersebut dimungkinkan akibat dari perubahan UU Haji nan diusulkan oleh Komisi VIII DPR RI," imbuhnya.

HNW menegaskan penguatan literasi finansial haji menjadi krusial di tengah tingginya minat masyarakat untuk berhaji. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memahami aspek ibadah, tetapi juga memahami tata kelola finansial nan menopang keberlangsungan penyelenggaraan haji secara berkelanjutan.

HNW juga mendorong masyarakat umum agar ikut mengawasi soal finansial haji. Tujuannya agar aktivitas haji tetap terlaksana dengan amanah, berfaedah dan tidak terjadi pelanggaran hukum.

Lebih lanjut, HNW mengungkapkan keberadaan BPKH sebagai lembaga pengelola biaya haji memang tidak mengenai dengan antrean haji. Sebab, antrean haji sudah terjadi sejak 2009.

Meski demikian, dia mengimbau agar penyelenggaraan tetap diperkuat, baik dari sisi profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, maupun berkepanjangan dan nilai faedah untuk kemaslahatan jemaah haji maupun umrah.

"Karena itu, sosialisasi seperti ini perlu terus diperluas agar masyarakat semakin memahami bahwa biaya haji dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah, sehingga dapat memberikan faedah nan optimal bagi jamaah," kata HNW.

"Tentu dalam penyalurannya kudu memperhatikan prinsip keadilan antara jamaah berangkat dengan jamaah tunggu. Tapi juga agar BPKH makin memahami adanya pengawasan dari masyarakat, selain kepercayaan dan angan kesuksesan BPKH," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, personil DPR RI Fraksi PKS ini juga mengapresiasi Jagyong Community. Menurutnya, organisasi Gen Z ini bisa menyelenggarakan aktivitas krusial secara meriah dan edukatif, serta mengangkat tema budaya Betawi.

Tak hanya itu, aktivitas tersebut turut menghadirkan kesenian gambang kromong, nasyid, ondel-ondel, serta pameran UMKM. HNW pun berambisi pola semacam ini bisa terus dikembangkan dan jadi tren di kalangan anak muda.

"Alhamdulillah organisasi Gen Z di Jagakarsa, Jagyong Community, sukses menghadirkan aktivitas dengan sentuhan budaya lokal Betawi nan sangat kental, sehingga suasananya membumi, meriah namun tetap edukatif," ucapnya.

HNW juga berambisi aktivitas serupa dapat terus dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan literasi finansial haji dan penguatan pengawasan masyarakat terhadap finansial haji.

"Dengan semakin banyaknya sosialisasi nan dilakukan, masyarakat jadi semakin memahami, bisa semakin percaya, dan semakin siap untuk berhaji. Kami di Komisi VIII senantiasa mengawal BPKH agar dapat menyelenggarakan pengelolaan finansial haji secara amanah dan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh jemaah haji dan umat," ungkapnya.

"Dan berambisi agar pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah di sisi lain perlu melaksanakan komitmen menurunkan biaya haji, dan tidak membebani jemaah akibat kenaikan nilai avtur, perihal nan sangat diapresiasi oleh Masyarakat maupun komisi VIII DPR RI," pungkasnya.

Sebagai informasi, turut datang dalam aktivitas tersebut yakni, Anggota Badan Pelaksana BPKH RI Prof. Dr. H.M. Arief Mufraini, Ketua DPC PKS Jagakarsa Nur Arif Hidayat, Anggota DPRD DKI Jakarta Ade Suherman dan Hj. Nabilah Al Habsyi, serta Ketua MUI Jagakarsa KH Sulaeman Rohimin, Ketua FUHAB Jakarta Selatan KH Hasanuddin, Pimpinan Majelis Taklim, camat, lurah dan lain-lain.

(ega/ega)