Satgas PRR Pastikan Data Penerima Huntara dan DTH Terus Diperbarui

Jakarta, CNN Indonesia --

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra memastikan info penerima kediaman sementara (huntara) dan biaya tunggu kediaman (DTH) terus diperbarui. Pintu bagi usulan penerima baru tetap terbuka, termasuk bagi penduduk terdampak musibah hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, menyampaikan perihal tersebut saat merespons usulan penambahan 97 unit huntara dari Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, di Aceh Besar, Selasa (7/4). Huntara tersebut diperuntukkan bagi penduduk nan sebelumnya mengungsi ke luar wilayah dan sekarang mulai kembali ke tempat asal.

"Sepanjang tetap ada masyarakat nan melapor butuh huntara sesuai kategori, tetap bakal diproses. Tidak mungkin ditutup meski terlambat, itu rakyat kita juga," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/4).

Ia menegaskan, meski usulan tersebut diajukan belakangan, Satgas PRR tetap bakal memprosesnya dengan didahului verifikasi lapangan. Tim bakal mengecek kondisi kerusakan rumah dan memastikan kesiapan lahan untuk huntara.

"Usul untuk Bupati Aceh Tamiang segera kita proses, kita cek, lantaran sudah diserahkan by nama by address-nya, kelak kita cocokkan dengan info BPS dan NIK, nan berkuasa tentu bakal segera kita bangunkan," kata Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri tersebut.

Safrizal menambahkan, Satgas PRR juga membuka kesempatan nan sama bagi pemerintah wilayah lain nan mau mengusulkan penerima DTH baru. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada penyintas nan luput dari pendataan.

Berdasarkan info Satgas PRR per 9 April 2026, sebanyak 18.678 unit huntara dari total 20.378 unit telah selesai dibangun di tiga provinsi terdampak, dengan capaian progres 91 persen. Di Aceh, 16.853 dari 18.524 unit telah rampung alias mencapai 90 persen progres.

Di Sumatra Utara, 995 dari 1.024 unit telah selesai dibangun dengan progres 97 persen. Sementara di Sumatra Barat, seluruh 830 unit nan direncanakan telah tuntas dibangun alias mencapai 100 persen.

Di samping huntara, Satgas PRR juga menyalurkan DTH bagi penyintas nan memilih tidak tinggal di huntara. Bantuan DTH diberikan sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, sehingga setiap kepala family menerima total Rp1,8 juta.

Penyaluran DTH telah mencapai 100 persen untuk 14.750 penerima di tiga provinsi. Rinciannya, Aceh sebanyak 8.684 penerima, Sumatra Utara 4.162 penerima, dan Sumatra Barat 1.904 penerima.

Sebelumnya, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan percepatan pembangunan huntara adalah bagian dari strategi untuk segera membawa penyintas ke kediaman layak. Namun dia menekankan bahwa pembangunan kediaman tetap (huntap) kudu menjadi prioritas utama.

"Pendirian huntap (tetap) nan kudu menjadi prioritas paling utama, lantaran masyarakat tentu kita harapkan gak perlu terlalu lama di huntara, masing-masing sudah mengharapkan pemerintah membangun kediaman untuk rumah untuk mereka," tuturnya usai Rapat Koordinasi Tim Pengarah Satgas PRR di Kompleks Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (6/4).

(rir)

Add as a preferred
source on Google