Satgas PRR Bersihkan 658 Lokasi Terdampak Lumpur, Padat Karya Tunai Dilibatkan

Liputan6.com, Jakarta - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pembersihan lumpur di wilayah terdampak musibah hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini menjadi bagian krusial dari upaya pemulihan area nan sempat lumpuh akibat timbunan lumpur pascabencana.

Berdasarkan info Satgas PRR per 27 April 2026, sebanyak 658 letak terdampak telah selesai dibersihkan dari lumpur. Di Aceh, pembersihan rampung di 607 letak dari total 634 sasaran. Di Sumatera Utara, 22 dari 23 letak sasaran sudah dibersihkan. Sementara di Sumatera Barat, seluruh 29 letak sasaran telah selesai ditangani.

Capaian ini menunjukkan perkembangan nan cukup signifikan dibandingkan kondisi pada 6 April 2026, saat jumlah letak nan sukses dibersihkan baru mencapai 527 titik.

Percepatan pembersihan lumpur tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif Satgas PRR nan melibatkan lintas kementerian dan lembaga, praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta penduduk setempat melalui skema cash for work alias padat karya tunai. Dalam skema ini, masyarakat dilibatkan langsung dengan pemberian bayaran harian maupun bulanan.

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pembersihan lumpur tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam tahapan pemulihan pascabencana di Sumatera.

Menurut Tito, proses pembersihan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama difokuskan pada pembukaan akses jalan nasional, nan telah tuntas 100 persen dan bisa difungsikan sejak 25 Januari 2026. Setelah itu, tahap kedua diarahkan untuk membersihkan lumpur di sejumlah titik penting, terutama sekolah, area perkantoran, serta akomodasi umum seperti puskesmas, masjid, dan lainnya.

Tito menilai pembersihan lumpur merupakan langkah krusial agar wilayah terdampak dapat berangsur pulih dan kembali normal. Ia menyebut, Satgas PRR telah sukses memulihkan beragam akomodasi pemerintahan dan jasa publik nan sebelumnya lumpuh akibat tertimbun lumpur, terutama di wilayah nan mengalami akibat berat seperti Aceh Tamiang.

“Persoalan di (Aceh) Tamiang itu berat sekali. Sekolah nan tetap di tenda, kemudian ada beberapa puluh instansi desa nan hancur. Banyak sekali persoalan lumpur nan belum selesai. (Namun) kantornya pun sudah kita bersihkan semua oleh praja IPDN, TNI/Polri gabungan. (Saat) ini gelombang ketiga, gelombang pertama 1.200, kemudian 800, dan sekarang 800 sebulan lagi, termasuk perangkat berat saya sewa dari Kemendagri,” kata Tito saat Rapat Kerja APEKSI Komisariat Wilayah I di Kota Banda Aceh, Aceh, Senin (20/4/2026).