Rencana MPR Pindah ke IKN, Siti Fauziah: Tergantung Arahan Presiden

Jakarta -

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (20/4/2026). Hal itu untuk meninjau kesiapan prasarana sekaligus membahas rencana perpindahan lembaga ke ibu kota baru.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengatakan kunjungan ini diikuti ketua MPR, ketua fraksi, serta ketua perangkat kelengkapan MPR.

"Tujuannya untuk memandang persil MPR, kesiapan bandara, jalan tol, serta beragam persiapan lainnya mengenai rencana perpindahan MPR ke IKN," kata Siti dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Dia menegaskan, rencana perpindahan lembaga negara, termasuk MPR, tetap menunggu pengarahan Presiden. Menurutnya, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dari unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif bakal dilakukan setelah seluruh prasarana dinyatakan siap.

"Kalau pindah, kita tergantung pengarahan Presiden. nan krusial jika sudah siap, baru kita bakal memindahkan ASN," katanya.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan MPR mendarat di Bandar Udara Internasional Nusantara untuk mengecek kesiapan akomodasi transportasi udara dan melanjutkan peninjauan ke sejumlah titik strategis, seperti instansi Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) dan persil area MPR.

Di instansi OIKN, delegasi Pimpinan MPR mendapatkan paparan perkembangan pembangunan kawasan.

"Di sana kami memandang presentasi perkembangan IKN. Setelah itu, kami juga meninjau persil MPR untuk memandang sejauh mana progresnya," ucap Siti.

Selain itu, rombongan juga meninjau sejumlah akomodasi pendukung seperti masjid negara dan akomodasi kesehatan nan telah disiapkan di Kawasan IKN.

Terkait pembangunan gedung MPR di IKN, Siti menyebut konsep dasar dan kreasi awal sebenarnya telah disusun sejak 2022. Namun, sejumlah penyesuaian tetap dimungkinkan agar sesuai dengan kebutuhan terkini.

"Gambaran kasar dan perincian ruangan sebenarnya sudah ada, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan sekarang," katanya.

Dia juga mengakui adanya aspek efisiensi dalam pembangunan, namun tetap mempertimbangkan kebutuhan strategis perpindahan ke IKN.

"Efisiensi memang ada, tapi kebutuhan perpindahan juga ada. Jadi bakal disesuaikan," tutupnya.

Sebagai info tambahan, kunjungan ini dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani berbareng para Wakil Ketua MPR ialah Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid, dan Eddy Soeparno.

Turut datang dalam aktivitas Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Ketua Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Ketua Fraksi Nasdem MPR Robert Rouw, Ketua Kelompok DPD RI MPR Dedi Iskandar Batubara, Pimpinan Fraksi PDIP MPR Sadarestuwati, Pimpinan Fraksi PAN MPR Muhammad Hoerudin Amin, Ketua Badan Sosialisasi MPR Abraham Liyanto, Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR Ajbar, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR Hindun Anisah, para personil MPR RI Danang Wicaksana dan Kamrussamad, Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) Martin Hutabarat, personil K3 Najib Aska, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Seno Haji, Kepala Otoritas Ibu Kota Negara Basuki Hadimuljono serta seluruh jejeran otoritas IKN.

Dari Sekretariat Jenderal MPR terlihat hadir, Plt. Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, para pejabat eselon antara lain Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan, Inspektur Anies Mayangsari Muninggar, Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Agus Soebagyo, Kepala Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi Wachid Nugroho, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Triyatni serta beberapa pejabat eselon III dan IV serta staf sebagai support teknis.

(akn/ega)