Purbaya Sebut IMF hingga Bank Dunia Apresiasi Strategi Fiskal Indonesia

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melanjutkan agenda internasionalnya di Washington DC, Amerika Serikat, usai sebelumnya berjumpa sejumlah penanammodal dunia di New York. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, pemerintah berupaya memperkuat kepercayaan penanammodal sekaligus memaparkan arah kebijakan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Di Washington DC, Purbaya menggelar beragam pertemuan strategis, baik bilateral maupun courtesy meeting dengan Managing Director International Monetary Fund Kristalina Georgieva, pejabat tinggi World Bank, hingga perwakilan lembaga pemeringkat seperti S&P Global Ratings. Dalam forum tersebut, pemerintah menegaskan komitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya telah memaparkan secara menyeluruh beragam kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Hal ini mencakup strategi menjaga pertumbuhan tanpa mengorbankan disiplin anggaran.

“Kami berjumpa dengan 18 penanammodal besar, termasuk Goldman Sachs dan Fidelity Investments. Mereka mau memahami arah kebijakan pertumbuhan dan pengelolaan anggaran Indonesia, serta menilai apakah strategi tersebut andal dan berkelanjutan,” ujar Purbaya dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (15/4).

Menurutnya, respons dari lembaga internasional dan penanammodal condong positif. Mereka menunjukkan minat nan besar untuk memahami lebih dalam esensial ekonomi Indonesia, terutama mengenai keahlian pemerintah menjaga keseimbangan antara ekspansi ekonomi dan stabilitas fiskal.

“Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dan menggali lebih dalam mengenai esensial ekonomi dan kebijakan kita. Selama ini mereka mempertanyakan gimana Indonesia dapat tumbuh lebih sigap dengan anggaran nan tetap terkendali,” jelasnya.

Selain itu, penanammodal dunia khususnya dari Amerika Serikat disebut mulai melirik instrumen sektor finansial Indonesia, baik di pasar obligasi (fixed income) maupun saham (equity). Meski sebagian besar tetap berupa investasi portofolio, pemerintah optimistis aliran biaya tersebut bakal segera masuk dan memperkuat pasar modal domestik.

“Ini sebagian besar merupakan investasi portofolio, bukan foreign direct investment (FDI). Namun, kami optimistis dalam waktu dekat aliran biaya tersebut bakal masuk dan turut mendorong penguatan pasar modal Indonesia,” tambahnya.

Dalam pertemuan dengan IMF, Kristalina Georgieva menyoroti bahwa ketidakpastian dunia tetap bakal berlangsung, dipicu oleh aspek geopolitik dan perubahan nilai energi. Menanggapi perihal itu, Purbaya menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia tetap cukup kuat untuk meredam tekanan eksternal.

“IMF tidak mempunyai otoritas untuk mengurangi ketidakpastian global, namun menyediakan support bagi negara nan membutuhkan. Indonesia tidak termasuk, lantaran kondisi fiskal kita kuat dengan alas anggaran sekitar Rp 420 triliun,” ujarnya.

Pemerintah telah melakukan beragam penyesuaian kebijakan sejak akhir tahun lampau untuk mengantisipasi gejolak global, termasuk lonjakan nilai minyak akibat bentrok internasional.

“Kami bisa menyerap shock nan terjadi. IMF memandang kondisi ekonomi Indonesia secara positif, meskipun mereka tidak memberikan perlakuan unik kepada negara tertentu,” kata dia.

Lebih lanjut, dalam pertemuan dengan Bank Dunia dan S&P Global Ratings, pemerintah juga memperoleh penilaian positif terhadap strategi fiskal nan dijalankan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keraguan terhadap keahlian Indonesia menjaga disiplin fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi disebut semakin berkurang.

“Bank Dunia dan lembaga rating menyampaikan kepuasan atas strategi nan kami paparkan. Keraguan terhadap keahlian Indonesia menjaga disiplin fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi sekarang semakin berkurang,” tegasnya.

Ke depan, Bank Dunia juga menyatakan minat untuk memperluas kerja sama dengan Indonesia, terutama dalam mendukung pembangunan jangka panjang, pengentasan kemiskinan, serta pembiayaan proyek strategis di negara berkembang.