PSI Soal Perubahan Parliamentary Threshold: Rakyat Kecewa Ambang Batas Tinggi

Ketua DPP PSI, Bestari Barus, menyoroti pembahasan perubahan periode pemisah parlemen alias parliamentary threshold dalam RUU Pemilu. Ia menilai, tingginya periode pemisah selama ini berakibat langsung pada keterwakilan rakyat.

“Rakyat dulu banyak dikecewakan dengan tingginya periode pemisah itu nan mengakibatkan calon nan mereka pilih, nan sudah berkarya di wilayah mereka tidak dapat kemudian melenggang ke Senayan dikarenakan argumen tidak terpenuhinya threshold secara skala nasional dari satu partai tertentu,” kata Bestari kepada wartawan, Sabtu (25/4).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut membikin bunyi masyarakat menjadi sia-sia lantaran calon nan dipilih tidak bisa dilantik akibat partainya tak lolos periode batas. Menurutnya, perihal itu mencederai kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

“Sehingga banyak nan kemudian satu alias dua anggotanya lolos ke parlemen dari nomor perolehan bunyi termasuk juga PSI, namun tidak dapat dilantik lantaran partainya tidak lolos threshold nan mengakibatkan kepercayaan nan sudah diberikan masyarakat itu menjadi bunyi nan tidak dapat diwakili dan menjadi sia-sia,” ujarnya.

Bestari berambisi pembahasan periode pemisah kali ini tidak kembali menghasilkan kebijakan nan mengecewakan rakyat. Ia juga menyinggung kemungkinan periode pemisah parlemen menjadi nol, seperti halnya presidential threshold.

“Nah, maka pintu kerakyatan ini jangan diganjal. Ini kewenangan akhir daripada rakyat, kewenangan lepas secara berdikari kemudian ini pun diambil dengan memberikan angka-angka nan tinggi pada threshold itu, tentu rakyat ini bakal menjadi kembali tersakiti dan saya percaya rakyat bakal mewaspadai hal-hal seperti ini gitu,” jelasnya.

Terkait sikap PSI, Bestari menyebut partainya tetap bakal menyesuaikan dengan dinamika pembahasan di DPR dan pemerintah. Namun, dia menegaskan pentingnya memastikan keterwakilan rakyat tetap menjadi prioritas.

“PSI pada posisi nan bakal menyesuaikan, namun PSI memberi gambaran ya masukan kepada partai-partai politik nan sedang membahas di DPR, pemerintah juga, bahwa sangat banyak nan tidak dapat diwakili, keterwakilan nan sudah terpenuhi dengan dipilih oleh rakyat itu dikarenakan argumen threshold partainya tidak dapat melenggang ke Senayan. Kasihan masyarakatnya gitu,” tuturnya.

Ia juga menilai, banyaknya fraksi di parlemen bukan masalah selama dapat memperluas representasi masyarakat. Menurutnya, keberagaman bunyi justru menjadi bagian krusial dalam demokrasi.

“Penduduk kita juga banyak. Apakah cukup 580 orang itu dibelah menjadi delapan golongan saja kemudian berbincang untuk 280 juta masyarakat Indonesia? Maka semakin banyaknya fraksi itu berfaedah bakal semakin mewarnai,” ucapnya.

Lebih lanjut, Bestari menegaskan bahwa PSI tidak mematok nomor tertentu mengenai periode pemisah parlemen. Ia menyebut, konsentrasi utama partainya adalah memastikan kewenangan kerakyatan rakyat ditempatkan di atas kepentingan lain.

“PSI tidak di dalam posisi bisa meminta lantaran kami belum di parlemen,” katanya.

“Kita tentu punya harapan, angan kita tidak bukan dalam angka-angka tapi lebih kepada mengedepankan kewenangan kerakyatan rakyat itu ditempatkan di paling atas,” pungkasnya.