Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, kebijakan penamaan halte transportasi publik sekarang menjadi salah satu sumber pendapatan baru bagi Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Pramono, saat ini nyaris seluruh halte di Jakarta telah mempunyai nama hasil kerja sama dengan pihak tertentu. Kebijakan tersebut dinilai efektif lantaran bisa memberikan nilai ekonomi tambahan.
“Sekarang jika diperhatikan, nyaris semua halte di Jakarta sudah ada namanya. Karena begitu dikasih nama, ada cuannya,” ujar Pramono saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (16/4).
Ia menjelaskan, penamaan halte merupakan bagian dari upaya optimasi aset wilayah melalui kerjasama dengan pihak swasta. Meski demikian, dia menegaskan bahwa kerja sama tersebut tetap mengedepankan sektor upaya sebagai mitra utama.
Pramono juga sempat menyinggung candaan mengenai kemungkinan keterlibatan partai politik dalam penamaan halte. Namun, dia menegaskan perihal tersebut bukan kebijakan nan serius untuk diterapkan.
“Memang kemarin saya sempat berbual memperbolehkan partai politik, tapi itu bukan. nan paling utama tetap bumi usaha,” katanya.
Lebih lanjut, dia menilai skema ini menjadi salah satu corak penemuan pembiayaan nan dapat mendukung pembangunan tanpa sepenuhnya berjuntai pada anggaran daerah.
Dengan adanya kerja sama penamaan halte, Pemprov DKI Jakarta berambisi dapat terus menggali potensi pendapatan baru sekaligus meningkatkan kualitas jasa transportasi publik di ibu kota.
1 minggu yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·