PKS Dorong RUU Pemilu Segera Dibahas, Minta Jangan Banyak Diubah

Jakarta -

Anggota Komisi II sekaligus Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera mendorong agar rancangan undang-undang (RUU) Pemilu segera dibahas. Dia meminta RUU Pemilu dibahas secara transparan.

"Kita sorong segera dibahas bersama. Aturan main untuk kepentingan publik bagusnya dibahas transparan dan sejak awal," kata Mardani saat dihubungi, Kamis (23/4/2026).

Mardani menyoroti pemilu nan setara agar terciptanya kerakyatan nan baik di Indonesia. PKS, kata Mardani, sudah menyiapkan materi untuk dibahas agar nantinya tercipta Pemilu nan setara dan bersih.

"Salah satu prinsip bernegara adalah kesamaan kewenangan dan kedudukan dalam pemerintahan. Biar ada pemilu nan setara dan setara. Kompetisi nan baik bagus buat demokrasi. Agar check and ballance kokoh dan bunyi publik terus diangkat," ujarnya.

Lebih lanjut, Mardani mendorong agar tidak banyak perubahan dalam RUU Pemilu nantinya.

"Intinya jangan banyak perubahan dari pemilu sebelumnya biar ada keberlanjutan," imbuhnya.

DPR Tegaskan Tak Bahas RUU Pemilu Diam-diam

Ketua DPR Puan Maharani membantah rumor DPR membahas revisi UU Pemilu secara tertutup alias diam-diam. Puan mengatakan komunikasi dilakukan bisa secara umum dan informal.

"Kalau mengenai dengan RUU Pemilu memang perihal itu kan ada pemisah waktunya dan komunikasi-komunikasi politik tetap kami lakukan di partai politik dan itu tidak dilakukan tertutup," kata Puan saat konvensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).

Puan mengatakan DPR tetap berkomunikasi secara umum dan informal.

"Namanya komunikasi itu kan bisa dilakukan secara umum dan informal namun komunikasi politik selalu tetap selalu dilakukan," ucap dia.

Ketua DPP PDIP itu memastikan pemilu nan bakal datang melangkah dengan jujur dan adil. Puan berambisi tidak ada nan dirugikan dari revisi UU Pemilu nan bakal dibahas.

"Intinya semangatnya itu adalah agar nantinya pemilu itu bisa melangkah dengan jujur setara kemudian melangkah dengan baik semangat demokrasinya itu tetap jangan merugikan bangsa dan negara," ucap dia.

(wnv/idn)