Pimpinan Komisi VIII ke Menhaj: Jangan Ada Korupsi-Kartel Haji, Tarik Orang Lama

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, menyorot kapabilitas hotel Al Hidayah nan bakal menampung 21.000 jemaah haji 2026 dalam rapat berbareng Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf.

Menurutnya, sesuai kesepakatan Komisi VIII DPR, satu bilik kudu diisi maksimal lima jemaah. Namun, di hotel Al Hidayah ditemukan satu bilik diisi 5-6 orang.

“Jadi jika Tower Al Hidayah itu digunakan 21.000, itu kudu tersedia bilik isi empat 5.250 kamar. Ya. Jadi 21.000 dibagi empat ketemunya 5.250 kamar,” ucap Wachid di DPR, Senin (14/4).

“Sedangkan di sana ada isi empat, ada isi lima, ada isi enam,” tambahnya.

Politikus Gerindra ini nenyorot petugas pengadaan akomodasi dan transportasi Kemenhaj nan menurutnya telah mengabaikan kesepakatan tersebut.

“Di sinilah tim Bapak, tim pengadaan akomodasi dan transportasi tidak mendengarkan keputusan Panja dan keputusan Raker. Ini perlu dicatat. Tim pengadaan di sana itu siapa? Makanya saya katakan itu manusia alias malaikat? Saya katakan itu,” ucap Wachid.

Ia menekankan tak boleh ada korupsi maupun kartel dalam penyelenggaraan haji.

“Ya, Bapak, saya ini terus terang apa nan disampaikan Bu Selly sama, menyayangkan dan sayang pada Menteri Haji lantaran ini adalah nan lahir dari Komisi VIII,” ucap Wachid.

“Tujuan Presiden adalah untuk memperbaiki jasa haji dan tidak ada terjadi korupsi, tidak ada istilah, Pak Wamen, kartel,” tambahnya.

Ia juga meminta Menhaj Irfan menarik para petugas Kantor Urusan Haji (KUH) di Arab Saudi nan mengurusi Hotel Al Hidayah. Menurutnya, mereka menjadi penyebab ketidaksesuaian jumlah jemaah per bilik tersebut.

“Siapa tim pengadaan di sana? Dan saya lihat tim pengadaan di sana tetap ada orang KUH nan orang lama. Ini kemungkinan dia adalah biang keladinya,” tutur Wachid.

“Itu kudu segera, mereka kudu dibuang! Tarik ke Indonesia! Makanya jangan ditaruh KUH, di KUH itu jangan ditaruh orang nan lama-lama di sana, Pak,” tambah dia.

Wachid menilai, masalah korupsi di lingkungan haji merupakan PR bagi Kementerian Haji. Ia menyebut iba kepada Presiden Prabowo Subianto jika korupsi tetap terjadi.

“Saya selaku partai pemerintah, saya iba dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena tetap ada nan bermain korupsi di sana,” tutur Wachid.

“Orangnya kemarin ngikutin perjalanan kami di Al-Hidayah. Cuma saya tidak punya bukti, dan kemarin saya minta dibuktikan dengan info mana kuitansi pembayaran, sampai sekarang tidak dikasih dan tidak mungkin bakal dikasih,” tambahnya.