Pernyataan Lengkap JK terkait Poso-Ambon yang Dipolisikan GAMKI dkk

5 hari yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) dalam pidato di Masjid UGM, DI Yogyakarta, pada 5 Maret 2026 lampau dilaporkan ke kepolisian atas dugaan penistaan kepercayaan oleh DPP Gerakan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan organisasi mengenai lainnya.

Pernyataan itu disampaikan JK dalam pidato berjudul 'Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar'. JK dipolisikan lantaran dianggap menistakan aliran Agama Kristen dalam pidato nan berjalan di tengah Ramadan tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

DPP GAMKI dan sejumlah organisasi lain nan bertindak sebagai pelapor menyoal pernyataan JK mengenai bentrok Poso dan Ambon pada akhir 1990an hingga awal 2000-an.

Mereka mempermasalahkan soal frasa 'syahid' nan diungkap JK mengenai bentrok nan menyinggung agama, termasuk di Poso dan Ambon.

Momen pidato JK nan berjalan selama kurang lebih 43 menit itu turut disiarkan lewat kanal YouTube resmi Masjid Kampus UGM.

Pernyataan ini kemungkinan merujuk pada bagian awal pidato JK. Pada sepuluh menit pertama, JK mengungkit 15 bentrok besar di Indonesia imbas dari ketidakadilan. Dua di antaranya adalah tragedi Poso dan Ambon nan berujung menjadi bentrok agama.

"Ada juga (konflik) lantaran agama, walaupun didahului dengan ketidakadilan. Kemudian hasilnya ke agama, kaya Poso, Ambon, DI/TII. Kenapa kepercayaan mudah menjadi jadikan argumen konflik, kaya di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen beranggapan meninggal alias menewaskan orang, meninggal alias mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu, jika saya bunuh orang Islam saya syahid, jika saya meninggal pun, saya syahid. Akhirnya susah berakhir jika konfliknya orang membawanya ke agama," kata JK dalam ceramahnya dikutip dari saluran Youtube Masjid UGM, Senin (14/4).

Pada pertengahan ceramahnya, JK menyampaikan dia ikut serta mendamaikan tiga dari 15 bentrok besar.

Pada momen inilah kemudian dia menekankan tak ada aliran kepercayaan Islam maupun Kristen nan menggaransi seorang pembunuh masuk surga.

"Waktu di Ambon terbagi kota itu, ini Kristen, ini Islam. Kalau masuk (wilayah) Kristen, dipenggal orang. Kalau masuk wilayah Islam, orang Kristen dipenggal. Ribuan nyaris lima ribu orang meninggal hanya lantaran nan membunuh merasa syahid, hebat. Dibunuh pun orang tuanya tidak menyesal, tidak ada tangis nan menyesal di Ambon itu jika anaknya mati, dia bilang anak saya sudah masuk surga," ujarnya.

JK mengaku dirinya nan kala itu menjabat Menko Kesra memutuskan terjun langsung ke wilayah konflik, meski banyak nan mengingatkan akibat keamanannya.

"Bicara dengan mereka. Tentu saya (juga) masuk wilayah Islam, tapi satu saya berpidato di seluruh ribuan orang. Dengan hanya satu kata, bahwa sekalian Anda merasa masuk surga, tidak betul itu! Anda semua di sini nan membunuh orang, masuk neraka! Terkejut dia. Tunjukkan sama saya, kepercayaan Islam dan Kristen, nan mengatakan, membunuh orang tidak bersalah masuk surga. Tunjukkan, mana! Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada, jadi Anda semua masuk neraka. Semua berhenti. Semua diam," ucapnya.

"Besoknya saya panggil semua, saya marah, bahwa kalian ini nan pertama masuk neraka. Akhirnya saya bilang, apa pak, bicara dengan saya, mari kita duduk, dan ujungnya damai, di Malino," sambung dia.

Merespons laporan nan dilayangkan DPP GAMKI dkk, Juru Bicara JK, Husain Abdullah juga membantah dugaan penistaan aliran Kristen.

Husain menyebut postingan video nan viral di media sosial kehilangan konteks utuhnya. Video dimaksud berisi pernyataan JK nan menyebut kedua belah pihak dalam bentrok Poso dan Ambon dengan istilah 'mati syahid'.

"Setelah ditelusuri, tuduhan itu merupakan hasil pemotongan konteks (context cutting). Kami membantah dengan tegas tuduhan itu," ujar Husain saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (12/4) malam.

Husain menjelaskan pernyataan JK itu justru menegaskan bahwa tak ada satupun kepercayaan di bumi nan mengajarkan umatnya untuk saling membunuh.

"Pandangan keliru kedua pihak inilah nan terlebih dulu diluruskan Pak JK bahwa tidak ada satu pun kepercayaan nan membolehkan untuk saling membunuh. Ini disampaikan kepada para panglima perangnya saat itu," ujarnya.

Merespons ramai pidato JK, admin kanal YouTube Masjid Kampus UGM menyampaikan pesannya melalui kolom komentar nan disematkan mulai Senin (12/4) kemarin.

"Jemaah sekalian, kami minta dengan sangat untuk menyimak video secara utuh, bukan hanya potongan-potongan nan beredar. Seringkali cuplikan nan tidak komplit dapat menimbulkan kesalahpahaman lantaran konteks pembicaraan tidak tersampaikan dengan baik," tulis admin dalam kolom komentar.

CNNIndonesia.com telah meminta izin kepada Ketua Takmir Masjid UGM, Muhammad Yusuf untuk mengutip isi dari komentar tersebut.

"Mari kita bersikap setara dalam menilai suatu hal, dengan memandang secara menyeluruh sebelum mengambil konklusi alias menyebarkannya lebih lanjut. Adapun andaikan memerlukan penjelasan lebih lanjut, silakan langsung ke pihak nan bersangkutan. Terima kasih atas perhatian dan kebijaksanaannya," tutupnya.

Sebelumnya, GAMKI berbareng Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Gerakan Perjuangan Masyrakat Pluralisme, DPP Si Pitung, hingga DPP Horas Bangso Batak melaporkan JK ke pihak kepolisian.

Dalam keterangannya, DPP GAMKI mengutip potongan pernyataan JK nan dinilai kontroversial dalam pidato di Masjid UGM itu. Menurutnya, berasas rekaman nan beredar di media sosial, pernyataan itu menyinggung bentrok di Poso dan Ambon pada awal 2000-an.

Mereka mempermasalahkan soal frasa 'syahid' nan diungkap JK mengenai bentrok nan menyinggung agama, termasuk di Poso dan Ambon. Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Sinurat mengecam keras pernyataan JK, dan menyatakan kepercayaan Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang berbeda kepercayaan maka bakal masuk surga.

Konflik Poso, Sulawesi Tengah, terjadi kurun waktu sekitar 1998-2001. Kerusuhan komunal itu kerap dinilai sebagai bentrok bernuansa agama. Namun akar masalahnya disebutkan mengenai ketimpangan ekonomi, persaingan politik lokal, serta akibat program transmigrasi nan mengubah demografi wilayah tersebut.

Pada 2001, JK nan tetap menjabat Menko Kesra dalam kabinet kepresidenan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri memimpin proses mediasi di Malino, Sulawesi Selatan. JK nan juga tokoh Sulawesi itu kemudian sukses mendorong Deklarasi Malino I setelah mengumpulkan tokoh Islam dan Kristen nan berkonflik untuk bermufakat berdamai.

Sementara itu bentrok Ambon merupakan kerusuhan komunal nan bermulai dari perselisihan perseorangan kemudian sigap meluas dengan menjadi prahara bernuansa kepercayaan di provinsi Maluku kurun waktu sekitar 1999 hingga 2002.

JK nan kala itu menjabat Menko Kesra kemudian mengumpulkan tokoh Islam dan Kristen dari Ambon untuk mediasi di Malino. Hasilnya adalah kesepakatan perdamaian alias Deklarasi Malino II pada 12 Februari 2002.

(mnf/kid)

Add