Perintah Prabowo Audit Sistem Keselamatan KAI, Warga Bilang Begini

Jakarta, CNBC Indonesia - Desakan audit menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian menguat pasca kecelakaan beruntun di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam (27/4/2026). Insiden nan melibatkan Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line ini tidak hanya memicu gangguan perjalanan di lintas padat Jakarta-Cikarang, tetapi juga kesiapan sistem keselamatan kereta api nasional menjadi sorotan.

Berdasarkan kronologi nan dihimpun, kecelakaan bermulai dari peristiwa di perlintasan sebidang ketika sebuah taksi listrik mogok di atas rel dan tertemper KRL. Rangkaian KRL lain di belakangnya pun tertahan di jalur. Dalam situasi tersebut, KA Argo Bromo Anggrek nan melintas di jalur nan sama kemudian menabrak bagian belakang KRL nan sedang berakhir di Stasiun Bekasi Timur. Efek berantai ini membikin tiga rangkaian kereta terlibat dalam satu rangkaian kecelakaan.

Sejumlah laporan menyebut korban jiwa dan puluhan luka-luka akibat kejadian ini. Bahkan hingga pagi hari setelah kejadian, proses pemindahan tetap berjalan untuk mengevakuasi penumpang nan terjepit di dalam rangkaian kereta. Kepanikan penumpang tak terhindarkan, terlebih sebagian dari mereka tengah berupaya menyelamatkan diri saat tabrakan kedua terjadi.

Setelah Presiden Prabowo meminta titah KNKT untuk mengaudit, masyarakat sipil juga ikut bersuara. Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Doddy Herlambang menilai kecelakaan ini mengindikasikan adanya kerentanan serius dalam sistem operasional kereta api, khususnya di lintas dengan lampau lintas campuran antara KRL dan kereta jarak jauh.

"Terdapat 2 rumor keselamatan pada KKA ini, nan pertama mobil listrik nan mogok di perlintasan tanpa palang pintu (JPL 85) dan rumor kedua adalah masinis nan diduga lalai memandang sinyal berakhir sehingga mengakibatkan Kereta Api menabrak Kereta Api lain dari belakang / rear-end collision. Kecelakaan KKA nan berpotensi berkali-kali dengan modus penyebab nan sama bakal menimbulkan keprihatinan tanpa batas," kata Doddy dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).

MTI menyoroti kemungkinan kelalaian dalam membaca sinyal berakhir sebagai salah satu aspek pemicu, nan berpotensi menyebabkan tabrakan dari belakang alias rear-end collision.

MTI juga menekankan bahwa sistem persinyalan di lintas tersebut sejatinya sudah dirancang untuk mencegah tabrakan. Dalam kondisi normal, sinyal otomatis bakal berubah menjadi merah ketika ada kereta berakhir di jalur, nan mengharuskan kereta di belakangnya berhenti. Namun, dugaan kegagalan dalam kepatuhan terhadap sinyal ini menjadi perhatian serius.

Selain itu, rumor keselamatan lain muncul dari keberadaan perlintasan sebidang tanpa pengamanan optimal nan menjadi titik awal kejadian. Kejadian kendaraan mogok di atas rel dinilai sebagai akibat klasik nan belum tertangani secara sistematis.

MTI mendesak dilakukannya audit keselamatan secara menyeluruh, termasuk pertimbangan terhadap sistem pengendalian perjalanan kereta, penerapan teknologi keselamatan seperti Automatic Train Protection (ATP), serta peningkatan manajemen akibat berbasis keselamatan. Mereka juga menyoroti perlunya pemisahan jalur antara KRL dan kereta jarak jauh di lintas padat untuk mengurangi potensi kecelakaan.

Analis kebijakan transportasi Azas Tigor Nainggolan menilai ada banyak pertanyaan mendasar nan kudu dijawab oleh operator.

"Mengapa terjadi mobil taksi Green mogok di perlintasan kereta Bulak Kapal? Mengapa pemindahan taksi Green dan KRL beserta penumpang KRL lambat sehingga ditabrak kereta Argo Bromo? Mengapa kereta Argo Bromo nan satu lintasan bisa jalan terus hingga menabrak KRL?" ujarnya.

Ia juga mempertanyakan aspek komunikasi dan pengendalian perjalanan kereta nan semestinya bisa mencegah kecelakaan beruntun.

"Mengapa masinis kereta Argo Bromo tidak tahu, tidak mendapatkan info ada KRL dalam lintasan nan sama dengan keretanya di depan? Akibatnya masinis kereta Argo Bromo tidak mengerem keretanya?" kata dia.

Menurutnya, kejadian ini menjadi anomali di tengah perkembangan teknologi perkeretaapian nan semakin modern.

"Kejadian kecelakaan tabrakan dua kereta dalam satu lintasan ini asing dalam situasi perkembangan upaya dan teknologi kereta api nan sudah modern," lanjutnya.

Desakan audit muncul dengan dorongan publik nan semakin kuat agar pemerintah dan operator tidak hanya melakukan pertimbangan pascakejadian, tetapi juga membangun sistem keselamatan nan berkarakter preventif. Kecelakaan di Bekasi Timur dinilai menjadi peringatan keras bahwa modernisasi prasarana dan teknologi kudu melangkah seiring dengan disiplin operasional dan integrasi sistem nan andal.

"Insiden kecelakaan kereta api ini tidak kudu terjadi jika manajemen alias pengelolaan dilakukan oleh orang ahli dan mempunyai integritas atas jasa nan berkeselamatan, kondusif dan nyaman," ujar Tigor.

Dengan meningkatnya tekanan dari beragam pihak, pemerintah diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi massal berbasis rel nan selama ini menjadi tulang punggung mobilitas di wilayah perkotaan.

"Sekarang perubahan ada di tangan pemerintah untuk memperbaiki manajemen PT. KAI. Evaluasi dan Audit menyeluruh kudu dilakukan pemerintah dan menggantikan semua unsur manajemen nan bertanggung jawab. Agar ke depannya PT. KAI sebagai perusahaan negara nan mengelola jasa transportasi umum massal bekerja - melayani dengan baik. Layanan PT. KAI bertanggung jawab memberikan jasa berkeselamatan, kondusif dan nyaman kepada jutaan penumpang alias pengguna," sebut Tigor.

(fab/fab)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]