Mengapa Sarjana Banyak Kecewa?

Bayangkan seorang anak muda, lulusan sarjana ekonomi dari universitas negeri ternama. Ia telah menghabiskan empat tahun belajar, orang tuanya telah mengeluarkan banyak duit untuk bayar UKT nan terus naik, dan mimpi besarnya adalah pekerjaan kantoran nan layak, rumah kecil, serta family nan bahagia.

Tapi kenyataannya? Ia sekarang bekerja serabutan sebagai rider ojek online dan waiter sebuah kafe sembari menunggu pekerjaan nan sesuai gelar. Rasa kecewa itu bukan sekadar sementara, tetapi itu terasa seperti ketidakjujuran, dibohongi, apalagi pengkhianatan. Ijazah sarjana dan gelar dirasakannya tidak berguna.

Cerita ini memang fiksi semata. Tetapi sesungguhnya dapat merepresentasikan dan mencerminkan ribuan, apalagi ratusan ribu, lulusan perguruan tinggi di Indonesia hari ini.

Janji nan Runtuh: Kisah dari Negeri Paman Sam

Baru-baru ini, tulisan opini di The New York Times berjudul Why College Graduates Feel Betrayed (27 Maret 2026) karya Noam Scheiber mengguncang banyak orang. Dikutip dari bukunya nan bakal terbit, Mutiny: The Rise and Revolt of the College-Educated Working Class, Scheiber menjelaskan bahwa lulusan Amerika Serikat merasa dikhianati oleh kontrak sosial nan sudah lama dijanjikan: Kuliah nan menguras uang, tenaga dan pikiran, lulus sarjana, dapat gelar, lampau hidup mapan dengan pekerjaan stabil, utang terkendali, dan rumah sendiri. Janji itu sekarang runtuh.

Artikel itu krusial lantaran tidak sekadar menyalahkan perseorangan alias AI sebagai biang kerok. Ia menunjuk akar struktural: Ledakan pendidikan tinggi tanpa diimbangi pembuatan lapangan kerja berkualitas. Di Amerika, utang mahasiswa dan nilai rumah nan melambung membikin milestone hidup, menikah, punya anak, beli rumah, tertunda hingga usia 40-an. Lulusan merasa dibohongi oleh orang tua, sekolah, dan masyarakat nan selama ini menjual kuliah sebagai satu-satunya jalan sukses.

Data menunjukkan pembalikan dramatis: selama puluhan tahun, pengangguran lulusan baru lebih rendah daripada rata-rata nasional. Kini, untuk usia 22–27 tahun, angkanya mencapai 5,6 persen—lebih tinggi daripada rata-rata 4,2 persen. Lebih dari 40 persen bekerja di pekerjaan nan tidak butuh gelar sarjana.

Peter Thiel, pengusaha teknologi terkenal, menyebutnya dengan blak-blakan: Terlalu banyak lulusan dengan gelar tak berguna. Akibatnya? Anjloknya optimisme generasi muda semakin nyata.

Realita nan Lebih Pilu di Indonesia

Di Indonesia, situasinya mirip, dan apalagi bisa jadi jauh lebih parah. Kita sedang menyaksikan ironi tragis: Ledakan lulusan sarjana justru beriringan dengan ledakan pengangguran terdidik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka nasional turun menjadi 4,74 persen.

Untuk golongan usia 15–24 tahun (Gen Z), angkanya tetap 16,26 persen, dan salah satu nan tertinggi di Asia. Lebih mencengangkan lagi, pengangguran lulusan sarjana (S1/D4 ke atas) mencapai 5,38 persen, dengan lebih dari 1,01 juta sarjana menganggur pada awal 2025.

Ironisnya, tingkat pengangguran lulusan SMK (8,45 persen) dan SMA (6,55 persen) apalagi lebih tinggi daripada pendidikan rendah. Ini membuktikan: pendidikan tinggi tidak lagi menjadi pelindung; malah menjadi akibat baru.

Underemployment alias bekerja di luar bagian alias di bawah kualifikasi sekarang semakin merajalela. Hampir sepertiga lulusan sarjana terjebak di pekerjaan informal alias low-skill. Kurikulum perguruan tinggi nan terlalu teoretis dan kurang selaras dengan kebutuhan industri memperburuk mismatch keterampilan.

Sementara itu, beban finansial family semakin berat. Meski Indonesia tidak punya sistem pinjaman mahasiswa federal seperti Amerika, kenaikan UKT (Uang Kuliah Tunggal) di perguruan tinggi negeri telah memicu gelombang protes besar pada 2024–2025. Beberapa program studi naik hingga tiga hingga lima kali lipat, memaksa family menjual aset alias berutang informal.

Bagi anak muda dari kelas menengah bawah, bayar kembali pengorbanan orang tua bisa menyantap waktu bertahun-tahun, sementara penghasilan awal sering hanya Rp3–5 juta per bulan di kota besar.

Belum lagi soal perumahan. Di Jakarta, tingkat kepemilikan rumah sudah rendah, dan bagi Gen Z semakin mustahil. Survei menunjukkan 36 persen anak muda enggan alias tidak bisa beli rumah dalam waktu dekat lantaran nilai properti naik lebih sigap daripada upah. Banyak nan terpaksa menyewa selamanya, tinggal berbareng orang tua, alias berjuntai warisan.

Milestone hidup pun tertunda: menikah, punya anak, mandiri. Rasa kecewa ini bukan sekadar keluhan tetapi telah menciptakan ketidakpercayaan mendalam nan suatu saat dapat berubah menjadi kemarahan kolektif.

Menuju Perubahan nan Konstruktif

Sebagai manusia biasa, kita patut berempati. Bayangkan orang tua nan rela berkorban segalanya demi masa depan cerah anaknya, hanya untuk memandang anak itu terjebak dalam lingkaran frustrasi. Ini bukan soal kemalasan generasi muda. Ini soal sistem nan kandas memenuhi janjinya.

Sangat disayangkan jika kita terus menyalahkan perseorangan semata, padahal masalahnya struktural: ekspansi pendidikan tinggi tanpa perencanaan matang, pertumbuhan ekonomi nan belum bisa menyerap tenaga kerja terdidik, serta izin nan menghalang pembuatan lapangan kerja formal. Universitas-universitas kita pun perlu introspeksi, apakah kita betul-betul mencetak lulusan nan siap kerja, alias sekadar menjual mimpi berbayar?

Namun, kritik ini kudu disampaikan dengan santun dan penuh harapan. Kita tidak boleh larut dalam pesimisme. Pengkhianatan ini justru bisa menjadi panggilan untuk perubahan. Pemerintah, perguruan tinggi, bumi usaha, dan masyarakat perlu bekerja sama.

Pertama, reformasi kurikulum nan lebih praktis dan berorientasi industri, bukan lagi teori semata. Kedua, perkuat jalur vokasi dan magang nasional agar tidak semua orang dipaksa kuliah sarjana. Ketiga, transparansi dan pengendalian biaya UKT agar pendidikan tinggi tidak menjadi beban nan mematikan. Keempat, kebijakan perumahan nan lebih inklusif bagi generasi muda, serta dorongan entrepreneurship dan ekonomi kreatif. Terakhir, kelima, konseling karir nan jujur sejak SMA: kuliah bukan satu-satunya jalan sukses.

Di tengah visi Indonesia Emas 2045, generasi terdidik ini bukan bom waktu semata. Mereka adalah sumber daya terbesar bangsa. Jika kita dengar keluhan mereka dengan hati terbuka, bukan sekadar retorika, kekecewaan bisa berubah menjadi daya perubahan.

Mutiny nan digambarkan Scheiber di Amerika bisa kita ubah di sini menjadi pemberontakan konstruktif: Bukan menuntut segalanya gratis, melainkan menuntut sistem nan setara dan realistis.

Lulusan perguruan tinggi Indonesia tidak layak merasa dikecewakan, apalagi dikhianati, selamanya. Mereka layak mendapat kesempatan nan sejujurnya. Kita semua, sebagai bangsa, punya tanggung jawab moral untuk mewujudkannya.

Sebab, pada akhirnya, masa depan Indonesia bukan hanya soal nomor pertumbuhan ekonomi, tapi juga perjanjian sosial, tentang angan anak-anak muda nan tetap mau bermimpi. Mari kita perbaiki perjanjian sosial itu, sebelum terlambat.