Mendagri Tinjau Banjir Sitaro, Pastikan Penanganan Rumah Terdampak

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meninjau langsung pemukiman penduduk nan terdampak banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, Jumat (10/4). Kunjungan ini bermaksud untuk memastikan langkah penanganan rumah tinggal nan mengalami kerusakan akibat musibah tersebut segera dilakukan.

Dalam peninjauan ini, dia didampingi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti. Kehadiran ketiganya merupakan tindak lanjut dari petunjuk Presiden Prabowo Subianto dalam merespons musibah di wilayah perbatasan.

Pada kesempatan tersebut, Tito menyampaikan Pemerintah pusat saat ini tengah konsentrasi pada program pemulihan prasarana dasar, terutama bagi penduduk nan kehilangan tempat tinggal alias mempunyai rumah tidak layak huni. Fokus pembangunan di Sitaro menjadi strategis mengingat posisinya nan berada di garis perbatasan antara Indonesia dan Filipina.

"Program dari Bapak Presiden Prabowo, memerintahkan kepada Pak Ara Sirait, saya, Kepala BPS, dan semua ya, untuk bekerja, untuk menangani perumahan, dan juga meningkatkan pembangunan di wilayah perbatasan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/4).

Ia melanjutkan, saat ini Kementerian PKP telah menyiapkan skema unik untuk memperbaiki rumah-rumah nan rusak akibat terjangan banjir bandang di wilayah tersebut. Selain sebagai respons bencana, program ini juga bermaksud menekan nomor kemiskinan di Kabupaten Sitaro nan tercatat tetap cukup tinggi.

Tito menekankan bahwa kebijakan rehabilitasi ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat wilayah pinggiran dari sisi kesejahteraan dan aspek pertahanan. Kehadiran negara di wilayah kepulauan diharapkan dapat meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat nan tinggal jauh dari pusat pemerintahan.

"[Kebijakan ini sebagai upaya] menjaga wilayah perbatasan sebagai buffer zone keamanan, pertahanan, juga untuk keadilan rakyat agar nasionalisme meningkat, negara hadir," pungkas dia.

(rir)

Add as a preferred
source on Google