Mendagri Ajak Pemda di Tanah Papua Perkuat Kolaborasi Dukung Program Perumahan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membujuk pemerintah wilayah (Pemda) di Tanah Papua untuk memperkuat kerjasama dalam mendukung penerapan program perumahan. Upaya tersebut dinilai krusial dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terlebih, sektor perumahan telah menjadi kebutuhan dasar nan mempunyai peran strategis dalam menghadirkan keadilan sosial. Oleh lantaran itu, pemerintah pusat telah menempatkan program perumahan sebagai salah satu prioritas nasional.

“Bapak Presiden mengerti betul salah satu langkah untuk menghadirkan negara, kemudian mewujudkan keadilan dan menyejahterakan rakyat, salah satunya adalah nan paling mendasar masalah perumahan,” ujar Mendagri pada aktivitas Sosialisasi KPP, FLPP, dan PNM Wilayah Papua di Gedung Drs. Ec. Lambert Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (27/4/2026) malam.

Mendagri menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan beragam kebijakan untuk mendukung keterjangkauan hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan tersebut antara lain berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi kalangan MBR.

“Supaya masyarakat nan nggak bisa mempunyai daya beli bisa terjangkau, tujuan itu. Ini sangat bisa bantu,” katanya.

Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) nan terus mendorong penemuan pembiayaan dan ekspansi akses terhadap kediaman layak. Menurutnya, kerjasama lintas kementerian/lembaga menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan perumahan secara nasional.

Lebih lanjut, Mendagri menekankan pentingnya penguatan tata kelola jasa di wilayah agar beragam kebijakan nan telah disiapkan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu upaya nan didorong adalah optimasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat jasa terpadu.

“Kita sorong untuk membikin jasa satu genting nan namanya Mal Pelayanan Publik, MPP. Di situ semua jasa publik dijadikan satu,” sambung Mendagri.

Mendagri menilai, penyederhanaan jasa bakal memberikan akibat positif tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi suasana investasi di sektor perumahan. Dengan ekosistem nan semakin kondusif, pembangunan perumahan diharapkan dapat melangkah lebih optimal.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan insentif nan diberikan pemerintah perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dengan kemudahan KUR, pembebasan kita nan kita buat tadi, PBG, BPHTB, PPN ini bakal membikin apa namanya itu, gelora gelombang untuk membangun perumahan, ekosistemnya bakal hidup,” sambung Mendagri.

Di akhir sambutannya, Mendagri membujuk seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung penyelenggaraan program perumahan di Papua agar dapat melangkah berkelanjutan. Ia meyakini program tersebut bakal banyak memberikan faedah luas bagi masyarakat di Tanah Papua.

“Semoga niat nan baik kita ini, untuk program seluruh Papua nan dimulai hari ini secara resmi di Kota Sorong ini, bakal diberkati oleh Tuhan nan Maha Kuasa,” tandasnya.

Turut datang dalam aktivitas tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, serta pihak mengenai lainnya.

Usai mengikuti aktivitas tersebut, Mendagri berbareng rombongan meninjau langsung area Rumah Susun TNI AL Kota Sorong. Mendagri berbareng rombongan menyempatkan diri berbincang sekaligus mengecek progres pembangunan rumah susun bagi prajurit TNI AL tersebut.