KKP Catat Potensi Serapan Karbon Biru di RI hingga 10 Juta Ton per Tahun

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan kesiapan KKP untuk penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Untuk sektor kelautan dan perikanan alias serapan karbon biru mencapai 10 juta CO2 ton per tahun.

Menurut Trenggono, potensi serapan karbon biru tersebut berasal dari sektor luasan mangrove sampai padang lamun.

“Sehingga dengan keseluruhan antara luasan mangrove nan berada di Kewenangan Kementerian Kelautan Perikanan serta lamun, totalnya kurang lebih sekitar 10 juta ton CO2 ekuivalen,” kata Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV di Gedung Parlemen, Jakarta pada Selasa (14/4).

Adapun dengan luasan mangrove sekitar 997.733 hektare, diproyeksikan bisa menyerap karbon hingga 6,3 juta ton CO2 ekuivalen per tahun.

Sementara dari padang lamun nan luasnya mencapai 860.156 hektare, total potensi serapan karbon biru adalah sebesar 3,7 juta ton CO2 ekuivalen per tahun.

Meski demikian, Trenggono menjelaskan bahwa tetap diperlukannya integrasi antara kepastian teritorial berupa pemanfaatan ruang laut, sistem registrasi unit karbon, dan pengawasan ketat untuk menjaga sasaran kontribusi serapan karbon biru secara nasional. Hal ini lantaran serapan karbon biru mempunyai karakter tersendiri.

“Penggunaan ruang laut menjadi karakter pembeda utama antara karbon biru dengan sektor darat. Setiap tindakan mitigasi karbon wajib mempunyai persetujuan kesesuaian aktivitas pemanfaatan ruang laut, sebagai prasyarat utama legalitas letak proyek,” ujarnya.

Untuk itu, sekarang KKP berbareng Kementerian Lingkungan Hidup sedang melaksanakan penerapan sistem registrasi unit karbon. Dengan begitu setiap arsip maupun rancangan tindakan perubahan suasana dicatat untuk menjamin kedaulatan info karbon biru Indonesia dan mencegah klaim ganda.

Sementara untuk perdagangan karbon biru, Trenggono memastikan perihal itu sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional.

“Seluruh prosedur nan disusun tersebut telah mempertimbangkan impact dan nilai ekonomi karbon nan bakal memberikan kontribusi nyata bagi negara, dan masyarakat pesisir secara optimal dan berkelanjutan,” kata Trenggono.