Ketua MPR Sudah Lihat Kondisi IKN, Dapat Kabar Tak Terduga dari Basuki

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk memandang progres pembangunan, terutama mengenai gedung legislatif dan yudikatif. Muzani mengatakan maksud kunjungan dirinya beserta jajarannya untuk memastikan kapan para personil rakyat bisa pindah ke IKN.

"Maksud kehadiran kami semua beserta para ketua MPR untuk memastikan bahwa kapan kita bakal pindah, dimana kita bakal pindah, dan hari ini kita dapat kepastian bahwa kita bakal pindah dengan gedung nan lebih megah di IKN," kata Muzani dalam IG resminya @ahmadmuzani2, dikutip Minggu (26/4/2026).

Bahkan, Ia mengaku terkejut dengan pemberitahuan dari Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, di mana gedung parlemen baru di IKN sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Hari ini kami juga dikagetkan oleh pemberitahuan nan disampaikan oleh Kepala OIKN Bapak Basuki, bahwa gedung Parlemen MPR, DPR, dan DPD nan baru di IKN sudah mendapat persetujuan dari Presiden (Prabowo), termasuk persetujuan tentang gedung yudikatif," lanjut Muzani.

Ia melanjutkan bahwa personil parlemen dipastikan bakal pindah ke IKN jika semua proses pembangunan selesai.

"Itu artinya apa? Insyaallah kita tetap bakal pindah di IKN. Nunggu gedung MPR jadi, Pak Basuki," terang Muzani.

Muzani menambahkan IKN tak hanya sekadar menjadi pusat ibukota dan pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi perekonomian Indonesia kedepan.

"Inilah lompatan-lompatan nan bakal terus dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kita dan kedepan, saya kira dari tempat inilah, bakal menemukan beragam macam gagasan-gagasan besar tentang Indonesia Raya, tentang Indonesia ke depan, dan tentang 100 Tahun Indonesia 2045," jelasnya.

Muzani tak menampik banyaknya pertanyaan di publik mengenai jadi alias tidaknya parlemen pindah ke IKN. Lewat kunjungannya hari ini, dia pun tak ragu lagi menyampaikan kepindahan personil parlemen ke IKN adalah sebuah kepastian.

"Ini menjadi krusial lantaran pembicaraan di masyarakat, di media sosial, apalagi di tingkat politik, seringkali menjadi pembicaraan. Keputusan politik bahwa kita bakal pindah sudah, lantaran undang-undang tentang IKN sudah kita putuskan. Tapi kapannya bakal pindah itu nan menjadi masalah. Dan hari ini kami datang untuk memastikan kapan bakal pindah dan kita makin percaya bahwa kepastian pindah itu makin jelas," ujarnya.

Menurutnya, Presiden Prabowo sudah menegaskan IKN kudu menggambarkan arsitektur ketatanegaraan Indonesia, di mana legislatif, eksekutif, dan yudikatif kudu melangkah berdampingan.

"Pak Presiden selalu mengatakan bahwa IKN kudu menggambarkan arsitektur ketatanegaraan kita. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Arsitektur ketatanegaraan kita sudah mendapatkan pertujuan dari beliau, dari gambar nan dirancang oleh Pak Basuki dan kawan-kawan. Itu artinya, ada kepastian bahwa seluruh perangkat pemerintah, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada tahun nan sama bakal pindah," tutupnya.

(wur/wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]