Kemlu soal Kebijakan RI di Selat Malaka: Akan Selalu Sejalan dengan UNCLOS

Jubir Kemlu Yvonne Mewengkang memastikan seluruh kebijakan pemerintah mengenai Selat Malaka bakal sejalan dengan UNCLOS. Pernyataan itu diungkap Yvonne usai Menkeu Purbaya berambisi memajaki Selat Malaka.

"Seluruh kebijakan nan diambil oleh Pemerintah Indonesia mengenai jalur pelayaran internasional, termasuk di Selat Malaka, bakal selalu sejalan dengan norma internasional, khususnya UNCLOS," kata Yvonne kepada kumparan, Kamis (23/4).

Yvonne mengatakan, nan jadi prioritas Indonesia adalah keamanan di Selat Malaka. Ia turut memastikan setiap pengambilan kebijakan bakal dikoordinasikan dengan negara-negara nan berada di sekitar Selat Malaka lainnya.

"Stabilitas dan keamanan jalur pelayaran dunia bakal terus menjadi prioritas Indonesia sebagai negara pantai, mengingat Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis bagi perdagangan dan rantai pasok dunia," ucap Yvonne.

"Indonesia bakal terus mengedepankan pendekatan nan terukur dan berbasis norma internasional, serta memperhatikan koordinasi dengan negara-negara mengenai untuk menjaga stabilitas area dan memastikan jalur pelayaran dunia tetap aman, terbuka, dan stabil," kata Yvonne.

Adapun komentar Purbaya soal Selat Malaka disampaikan pada Simposium PT SMI, di Hotel Ayana, Jakarta, Rabu (22/4). Ketika itu, Purbaya menyebut dirinya memandang ada potensi penerapan pajak di Selat Malaka seperti nan dilakukan Iran di Selat Hormuz.

“Dan seperti pengarahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan daya dunia,” kata Purbaya.

Purbaya menyebut jika skema di Selat Hormuz diterapkan di Selat Malaka, Indonesia bisa memperoleh tambahan pemasukan nan cukup besar. Pendapatan itu bisa dibagi untuk tiga negara ialah Indonesia, Malaysia dan Singapura.

“Kapal lewat Selat Malaka gak kita charge ya, sekarang Iran meng-charge kapal lewat Selat Hormuz, jika kita bagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan,” ujar Purbaya.