Gen Z dan Politik: Antara Jarak, Bahasa, dan Kepercayaan

Beberapa waktu lalu, saya berbincang dengan seorang kawan Gen Z berumur 22 tahun. Ketika obrolan mengarah ke politik, reaksinya spontan: senyum kecut, lampau berkata, “Ngomongin politik tuh capek. Isinya ribut mulu.”

Respons tersebut mungkin terdengar sederhana, tetapi mencerminkan kecenderungan nan lebih luas di kalangan generasi muda. Politik kerap dipersepsikan sebagai arena bentrok nan melelahkan, bukan sebagai ruang partisipasi nan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beragam aspek nan memengaruhi kehidupan Gen Z—seperti akses pendidikan, kesempatan kerja, stabilitas ekonomi, kualitas lingkungan, hingga ruang berekspresi di media sosial—merupakan hasil dari proses politik.

Dalam perspektif pengetahuan politik, perihal ini sejalan dengan pemahaman bahwa kebijakan publik pada dasarnya adalah hasil dari proses pengedaran nilai dalam masyarakat (Easton, 1953).

Dengan kata lain, jarak antara politik dan kehidupan sehari-hari sebenarnya tidak pernah betul-betul ada. nan muncul justru adalah jarak dalam langkah memahami dan membicarakannya.

Politik Gen Z dan Masalah Relevansi

Salah satu persoalan utama terletak pada gimana politik dikomunikasikan. Diskursus politik di ruang publik tetap didominasi oleh perspektif elite, dengan penekanan pada aspek regulasi, dinamika kekuasaan, dan bentrok antaraktor. Bagi sebagian Gen Z, pendekatan ini tidak hanya susah diakses secara kognitif, tetapi juga terasa jauh dari pengalaman konkret mereka.

Dalam kerangka civic engagement, keterlibatan politik sangat dipengaruhi oleh persepsi relevansi perseorangan terhadap rumor publik (Putnam, 2000). Ketika perseorangan merasa bahwa rumor politik tidak berangkaian langsung dengan kehidupannya, tingkat partisipasi condong menurun.

Sebaliknya, ketika rumor politik dikaitkan dengan realitas nan mereka hadapi, seperti sulitnya memperoleh pekerjaan alias meningkatnya biaya hidup, keterhubungan itu menjadi lebih jelas. Hal ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan pada tingkat kepedulian, melainkan pada langkah rumor tersebut dibingkai.

Bahasa sebagai Medium Inklusi

Selain soal substansi, persoalan lain nan tidak kalah krusial adalah bahasa. Politik sering kali disampaikan dengan style nan formal, teknokratis, dan condong eksklusif. Hal ini menciptakan kesan bahwa politik hanya dapat dipahami oleh golongan tertentu.

Dalam konteks komunikasi politik, bahasa mempunyai peran krusial dalam membentuk aksesibilitas dan partisipasi (Habermas, 1989). Ruang publik nan sehat mensyaratkan adanya komunikasi nan inklusif dan dapat dipahami oleh beragam lapisan masyarakat.

Di sisi lain, Gen Z tumbuh dalam ekosistem info nan cepat, visual, dan langsung pada inti persoalan. Mereka terbiasa mengonsumsi konten nan ringkas dan komunikatif. Ketika politik disampaikan dengan bahasa nan berbelit, halangan nan muncul bukan hanya soal pemahaman, melainkan juga soal minat.

Dengan demikian, penyederhanaan bahasa tidak berfaedah mereduksi substansi, tetapi memperluas akses terhadap pemahaman politik itu sendiri.

Media Sosial sebagai Arena Diskursus Baru

Perubahan lanskap komunikasi membawa implikasi pada ruang pembentukan opini. Media sosial sekarang menjadi arena utama bagi Gen Z dalam memahami rumor publik. Di dalamnya terdapat proses diskusi, pertukaran informasi, hingga pembentukan sikap politik.

Konsep digital democracy menekankan bahwa teknologi digital membuka ruang partisipasi nan lebih luas, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan baru, seperti disinformasi dan polarisasi (Dahlberg, 2011).

Oleh lantaran itu, pendekatan nan menolak media sosial sebagai ruang belajar justru tidak produktif. nan dibutuhkan adalah upaya untuk menghadirkan konten politik nan kredibel, kontekstual, dan tidak berkarakter menggurui. Dalam perihal ini, kualitas narasi menjadi aspek kunci dalam membangun keterlibatan nan lebih sehat.

Pendidikan Politik dan Kapasitas Kritis

Dalam praktiknya, pendidikan politik sering kali dipahami sebagai proses transfer nilai alias apalagi upaya mengarahkan preferensi politik tertentu. Pendekatan semacam ini condong tidak efektif bagi Gen Z nan mempunyai kecenderungan berpikir kritis dan independen.

Menurut pendekatan political literacy, pendidikan politik semestinya berfokus pada penguatan keahlian analitis penduduk negara, termasuk dalam memahami informasi, mengevaluasi argumen, dan berperan-serta secara logis (Crick, 1998).

Dengan demikian, tujuan utama pendidikan politik tidak untuk menghasilkan keseragaman pandangan, tetapi untuk membentuk penduduk negara nan bisa berpikir reflektif.

Tantangan Kepercayaan

Di sisi lain, tidak dapat diabaikan bahwa rendahnya kepercayaan terhadap praktik politik juga menjadi aspek penting. Dalam literatur political trust, kepercayaan publik terhadap lembaga politik sangat dipengaruhi oleh konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas (Levi & Stoker, 2000).

Pengalaman memandang inkonsistensi antara janji dan realisasi, serta tingginya intensitas polarisasi di ruang publik, turut membentuk sikap skeptis di kalangan Gen Z.

Dalam situasi seperti ini, pendekatan komunikasi nan berkarakter satu arah dan terlalu normatif justru berpotensi memperkuat jarak tersebut. Kepercayaan tidak dapat dibangun melalui retorika semata, tetapi melalui praktik nan dapat diuji dan dirasakan.

Penutup

Gen Z sering kali dilabeli sebagai generasi nan cuek terhadap politik. Namun, jika dilihat lebih dalam, mereka justru menunjukkan kepedulian nan tinggi terhadap isu-isu seperti keadilan sosial, lingkungan, dan kemanusiaan.

Yang mereka pertanyakan bukanlah politik sebagai konsep, melainkan praktik dan langkah penyampaiannya.

Oleh lantaran itu, alih-alih mempertanyakan tingkat kepedulian Gen Z, terdapat pertanyaan nan lebih relevan: Apakah politik selama ini telah dikomunikasikan dengan langkah nan dapat dipahami, dipercaya, dan dirasakan manfaatnya secara nyata?