Cegah PHK Massal Imbas Perang, Bos Buruh Minta Pemerintah Lakukan Ini

Jakarta -

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, mengusulkan sejumlah langkah nan bisa dilakukan pemerintah untuk menekan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Ia menekankan, langkah utama adalah memastikan pasokan BBM industri tetap kondusif dan tidak langka.

Menurutnya, kelangkaan BBM bakal mendorong nilai semakin tinggi, sehingga biaya produksi industri ikut melonjak. Kondisi ini berisiko membikin perusahaan melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja.

"Pertama, menekan dan memastikan BBM industri ini ketersediaannya jangan sampai langka. Karena jika makin langka makin melambung tinggi lagi kan harganya. Kan ini dia BBM tidak bersubsidi," katanya saat dihubungi detikcom, Selasa (14/4/2026).

Selain itu, pemerintah juga diminta memberikan relaksasi pajak kepada pelaku usaha. Kelonggaran ini dinilai dapat membantu menjaga kondisi finansial perusahaan agar tetap stabil di tengah kenaikan biaya produksi.

Ia juga menilai perlunya penurunan tarif PPN dari 11% menjadi 10% alias apalagi 9% seperti nan dilakukan Vietnam. Dengan beban pajak nan lebih ringan, daya beli masyarakat bisa tetap terjaga, sehingga konsumsi tidak turun dan tekanan terhadap industri bisa berkurang.

"Relaksasi pajak ini bakal membikin fiskal keuangannya perusahaan jadi lebih longgar, misal pajak badan perusahaan dikurangi. Atau dengan mengurangi nilai PPN, bisa 11% jadi 10% misalnya alias jadi 9% seperti nan Vietnam lakukan, nilai jual produksi nan tertekan akibat adanya perang ini dia tetap bisa dijual dengan nilai nan sama tidak perlu dinaikin lantaran PPN-nya kan turun," jelas Said Iqbal.

Ia menegaskan, upaya menjaga agar PHK tidak meluas sangat penting, lantaran jika tidak dikendalikan, berpotensi menimbulkan akibat sosial nan lebih luas. Dilaporkan ada sekitar 10 perusahaan nan mulai langkah melakukan PHK.

Meski belum terjadi PHK, perusahaan-perusahaan tersebut disebut sudah mulai membujuk pekerja berbincang mengenai potensi pengurangan tenaga kerja dalam tiga bulan ke depan. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap perang di Timur Tengah.

(ily/ara)