Bos Buruh Ungkap Ancaman PHK Massal, Kemnaker: Proyeksi dari Mana?

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka bunyi mengenai ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tiga bulan ke depan nan dikabarkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya belum memandang ancaman gelombang PHK besar dalam waktu dekat. Ia mempertanyakan proyeksi gelombang PHK tersebut.

"Hasil proyeksinya dari mana? Karena jika kita bicara 2-3 bulan lagi bakal terjadi, maka mana datanya, proyeksinya mana? nan jelas jika kami kan terus merangkul ya para mitra-mitra untuk coba menjalankan kewenangan dan tanggungjawab seperti biasa," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2026).

Ia melanjutkan, kebijakan nan dikeluarkan oleh pemerintah telah bijaksana, misalnya tidak meningkatkan nilai BBM subsidi dan nonsubsidi. Dengan kebijakan tersebut, Indah menyampaikan tidak perlu ada kekhawatiran lebih mengenai ancaman gelombang PHK dalam waktu dekat.

"Toh kebijakan bapak presiden kan sudah bagus sekali BBM tidak naik. Tidak ada hal-hal nan mestinya memberatkan. Insyaallah baik-baik saja, kebijakannya kan juga oke, ekonomi artinya tidak usah terlalu dikhawatirkan," katanya.

Ancaman PHK Massal

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan ada 10 perusahaan nan mulai langkah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Meski belum terjadi PHK, perusahaan-perusahaan tersebut disebut sudah mulai membujuk pekerja berbincang mengenai potensi pengurangan tenaga kerja dalam tiga bulan ke depan. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap perang di Timur Tengah.

"Jadi, berasas laporan dari personil KSPI di tiket pabrik ya, kita kan punya personil di pabrik, bahwa mereka sudah mulai diajak ngomong lah, belum melakukan PHK baru diajak ngomong, jika perang tetap berlanjut, maka tiga bulan ke depan ini pasti ada potensi PHK," kata Said Iqbal saat dihubungi detikcom, Selasa (14/4/2026).

Secara keseluruhan, 10 perusahaan tersebut mempekerjakan 9.000 orang. Perusahaan-perusahaan itu tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur, serta sebagian di Banten dan Jawa Tengah.

"Ada 10 perusahaan di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, sebagian mini di Banten dan Jawa Tengah, tapi memang baru laporan. Nah, itu melibatkan hampir, nyaris kurang lebih nan 10 perusahaan ini saja ya, kan kita nggak tahu di luar ini. Itu nyaris kurang lebih mendekati 9 ribuan orang," tambah dia.

Ia menjelaskan, potensi PHK paling besar terjadi di sektor industri padat karya seperti tekstil dan garmen. Industri ini sangat berjuntai pada bahan baku impor seperti kapas dari Australia, Brasil, dan Amerika Serikat, nan sekarang terancam terganggu pasokannya serta mengalami kenaikan harga.

Kemudian industri otomotif dan elektronik, kenaikan nilai BBM industri nan tidak disubsidi ikut mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi tenaga kerja, terutama tenaga kerja kontrak. Industri berbasis petrokimia seperti plastik juga terdampak lantaran bahan bakunya berbasis impor dan dibayar dalam dolar AS.

"Kan elektronik banyak juga nan bahan dasarnya plastik. Misal contoh frame, frame-nya itu kan molding, molding-nya itu kan dari plastik. Rata-rata jika bahan bakunya nan ada plastik, kemungkinan potensi efisiensi penekanan labor cost buruk, itu pasti bakal ada efisiensi dalam corak pengurangan karyawan," tutup Said Iqbal.

(hrp/ara)