Banyak Lahan Negara Dikuasai Pihak Lain, Pemerintah Mau Ambil Lagi

Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan krusial soal lahan negara nan banyak diduduki oleh pihak lain. Hal ini dilaporkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait secara langsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Dari temuan Maruarar banyak lahan negara nan diduduki beragam pihak dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Dia mengatakan banyak lahan tersebut merupakan tanah-tanah nan berada di bantaran rel kereta api.

"Banyak sekali tanah negara nan dikuasai oleh pihak lain dan kita bakal kuasai kembali untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat," ujar Maruarar kepada awak media di Istana, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Maruarar mengatakan, Prabowo langsung memberikan pengarahan krusial agar lahan tersebut segera diambilalih dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah membangun rumah rakyat untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

"Arahan beliau gimana konsentrasi di kota kota, lahan-lahan negara terutama dari kereta api dan Danantara itu bakal diprioritaskan untuk rumah susun, dalam dua hari ini kami sudah sisir dengan Dirut KAI dan juga Kepala Badan BP BUMN kemarin di Jakarta di Kawasan Tanah Abang. Jadi gimana lahan negara dikelola jadi perumahan rakyat. Nanti dikombinasikan juga buat masyarakat penghasilan rendah dan menengah," ungkap Maruarar.

Dia juga bilang aset negara kudu bisa berbobot dan optimal untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat luas. Apalagi lahan-lahan nan letaknya di daerah-daerah strategis dan kota besar.

"Aset-aset negara ini kudu semakin berkualitas, artinya gimana bisa digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Utamanya di wilayah strategis," sebut Maruarar.

Siapa Pihak nan Dimaksud?

Maruarar bilang cukup banyak ditemui masyarakat nan menduduki lahan negara di bantaran rel. Sebetulnya, tanah-tanah tersebut adalah milik KAI namun diduduki masyarakat tanpa izin. Hal tersebut ditemui sendiri olehnya saat melakukan peninjauan di Bandung dan juga Tanah Abang.

"Cukup banyak seperti nan saya lihat tadi pagi di area Bandung, ya, itu cukup banyak, ya, nan memang tanah Kereta Api tetapi sudah diduduki oleh masyarakat. Kemudian juga kemarin di Tanah Abang kita memandang ada beberapa letak juga kita bakal komunikasikan lantaran itu adalah tanah negara, tentunya itu digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia," jelas Maruarar.

Ketika dikonfirmasi apakah ada organisasi masyarakat namalain ormas nan menduduki lahan tersebut. Maruarar tak memberikan jawaban secara gamblang.

"Ya tentu, bisa masyarakat, bisa... kita bicarakan baik-baiklah," ujar Maruarar ketika ditanya langsung perihal ormas.

Simak juga Video 'Pemerintah Godok Sanksi Pengalihan Fungsi Lahan Sawah':

(acd/acd)