Mau Bangun 100 Gudang-Penggilingan Baru, Bulog Amankan 88 Lokasi

Jakarta -

Perum Bulog berencana membangun 100 penyimpanan baru untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Pembangunan akomodasi penyimpanan ini merupakan bagian dari program penyiapan prasarana pascapanen (IPP) nan ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Hamdani, mengatakan pembangunan 100 penyimpanan ini rencananya bakal tersebar di 92 kabupaten/Kota, nan mana per hari ini pihaknya sudah sukses mengamankan 88 titik letak pembangunan.

"Hari ini jika kami sudah clear 88 titik, sudah clear and clean. Tinggal 12 titik lagi nih, 12 Kabupaten/Kota nan belum clear, kan targetnya 100," kata Ahmad saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026).

Menurutnya gudang-gudang baru tersebut bakal dilengkapi dengan beragam akomodasi pendukung seperti mesin pengering (dryer), penggilingan (rice milling unit/RMU), hingga mesin pengemasan (packaging), guna meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan hasil panen.

Meski akomodasi selengkap ini hanya bakal tersedia di wilayah-wilayah sentra produksi beras dan jagung. Sementara di luar wilayah itu pembangunan hanya difokuskan pada penyimpanan penyimpanan saja guna menjaga stabilitas pasokan pangan.

"Kalau daerahnya dia potensi jagungnya tinggi, kita bangunin pabrik pengolahan jagung sama gudangnya. Kalau di sana produksi padinya tinggi, kita tambah dryer, RMU, sampai dengan packaging-nya," ujar Ahmad.

"Kalau memang daerahnya nggak bisa ada ditanam di sana, hanya pulau saja kayak di Maluku Utara, pulau-pulau itu kan sulit, itu mungkin hanya penyimpanan saja," jelasnya lagi.

Meski begitu, dia belum bisa memastikan kapan pembangunan 100 penyimpanan baru ini dapat terlaksana. Sebab pihaknya tetap kudu menunggu persetujuan dari Kemenko Pangan, dan syarat manajemen lainnya dari Kementerian/Lembaga mengenai seperti arsip pertimbangan teknis (pertek).

"Setelah diketuk palu, disetujui oleh Kemenko Pangan, dan ini kan kita minta pertek, pertimbangan teknis dari Kementan selaku teknis dari pertanian dan pertek juga dari temen-temen PU," papar Ahmad.

Sebagai informasi, penugasan Perum Bulog untuk penyediaan prasarana pascapanen (IPP) tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Aturan bertindak sejak diundangkan 11 Maret 2026.

"Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan penyediaan IPP. Percepatan penyediaan IPP dilaksanakan secara berjenjang guna mengantisipasi kebutuhan IPP pada musim panen tahun 2026," tulis Pasal 2 ayat (2) dan (3) patokan tersebut, dikutip Minggu (19/4/2026).

Dalam penyelenggaraan IPP, Perum Bulog dapat anggaran maksimal Rp 5 triliun. Anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penyertaan modal negara (PMN).

"Dalam rangka percepatan penyelenggaraan penyediaan IPP, Perum BULOG menggunakan biaya investasi Pemerintah nonpermanen untuk pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah tahun 2025 paling tinggi sebesar Rp 5 triliun nan kudu dikembalikan oleh Perum Bulog setelah mendapatkan pendanaan," tulis Pasal 20 ayat (2).

(igo/fdl)