Ada 3,5 Juta Pencari Kerja/Tahun, tapi Tiap 1% Pertumbuhan Cuma Terserap 400.000

Jakarta -

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini berada dalam posisi lampu kuning. Hal ini terjadi lantaran tingginya jumlah pencari kerja baru, namun kondisi tersebut tak sebanding dengan penyediaan lapangan kerja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam mengatakan setiap tahunnya ada 3,5 juta pencari kerja baru. Sementara setiap 1% pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya bisa menampung 200.000 hingga 400.000 pekerja. Itu pun jika sektor padat karya tumbuh.

"Saat ini kondisi ketenagakerjaan kita dalam posisi, jika boleh kami sampaikan lampu kuning. Kenapa lampu kuning? Karena setiap tahun itu ada 3,5 juta pencari kerja baru nan masuk ke bumi kerja. Dan jika kita lihat pertumbuhan ekonomi kita, setiap 1% pertumbuhan ekonomi kita itu bisa menyerap antara 200.000 sampai dengan 400.000 jika investornya adalah padat karya semua," ujarnya dalam Rapat Panja RUU Ketenagakerjaan dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (14/6/2026).

Bob mengatakan bahwa dengan dugaan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan seluruh investasi berkarakter padat karya, jumlah tenaga kerja nan terserap hanya sekitar 2 juta orang. Dengan begitu, tetap ada sekitar 1,5 juta pencari kerja nan tidak terserap pasar kerja.

"Sehingga beban tenaga kerja nan masuk ke pasar kerja itu sangat berat. Dan jika tidak terserap, mereka bakal bergeser ke sektor informal," ujarnya.

Bob mengatakan jumlah pekerja informal mencapai sekitar 59% dan diperkirakan sudah menembus lebih dari 60% dari total angkatan kerja.

"Ini juga salah satu rumor nan kita hadapi, jika bekerja di sektor informal, tidak bakal mempengaruhi pendapatan negara lantaran PPH-nya mereka nggak bayar, lantaran mereka ada di informal sektor," katanya.

Kemudian juga nan menjadi persoalan kata Bob adalah produktivitas pekerja nan saat ini belum berkekuatan saing. Hal ini lantaran sebagian besar pekerja tetap berilmu menengah ke bawah.

"Sebenarnya pendidikan menengah ke bawah itu nggak apa-apa. Sepanjang ada funding system untuk mereka mendapatkan pelatihan. Ya hanya dalam training kita juga kita kan tahu sekarang mungkin kurang," katanya.

(hrp/hns)