Wapres Dorong BGN Perketat Keamanan Pangan dan Percepat Jangkauan MBG ke 3T

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan pengarahan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengenai penguatan aspek keamanan pangan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya baru dipanggil Pak Wapres membahas mengenai dengan keamanan pangan," ujar Nanik di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wapres Gibran menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama dalam penanganan sisa makanan.

Wakil Kepala Negara tersebut secara unik mengingatkan agar sisa makanan tidak kembali masuk ke dapur lantaran berpotensi menjadi sumber penyakit.

"Pak Gibran mewanti-wanti agar sisa makanan jangan sampai masuk ke dapur, lantaran sisa makanan ini nan berpotensi menjadi salah satu sumber penyakit," ungkap Nanik.

Sebagai langkah pencegahan, lanjut Nanik, Wapres menyarankan agar proses pembersihan sisa makanan dilakukan di luar dapur guna mencegah kontaminasi silang.

"Beliau menyarankan, sisa-sisa makanan dibersihkan di luar dapur," tambahnya.

Arahan tersebut bakal menjadi bagian dari upaya memperkuat standar keamanan pangan, khususnya dalam penyelenggaraan program pemenuhan gizi agar kualitas makanan nan disajikan kepada masyarakat tetap terjaga dan kondusif dikonsumsi.

Dia juga mengungkapkan latar belakang Wakil Presiden sebagai mantan pengusaha di bagian katering membuatnya memahami secara perincian standar operasional prosedur (SOP) dapur.

"Sebagai mantan pengusaha di bagian katering, Wapres mengerti betul soal SOP alur dapur dan hal-hal kritis dalam perihal keamanan pangan," ucap Nanik.

Selain aspek keamanan, Wapres juga meminta BGN untuk mempercepat pemerataan penyelenggaraan Program MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Hal ini berasas hasil kunjungannya ke sejumlah provinsi di Papua, menemukan tetap banyak kabupaten nan belum mempunyai SPPG. Untuk itu, BGN mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung pembangunan prasarana dapur MBG melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Sebaiknya wilayah 3T kita melibatkan BUMN, dari CSR mereka bisa untuk membangun dapur, sehingga tidak kudu dari APBN untuk membangun dapur alias SPPG," tutup Nanik.