1 jam yang lalu
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memotret perubahan langgam kepemimpinan kepala wilayah sejak Pilkada langsung 2005. Ia membeberkan 3 gelombang style kepemimpinan wilayah nan menyesuaikan tantangan zamannya.
Bima menyampaikan itu dalam sambutannya di aktivitas Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, kerjasama detikcom dan Kemendagri, di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026)
Menurut Bima, gelombang pertama ditandai dengan munculnya kepala wilayah nan dekat dengan publik dan konsentrasi pada kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu ikon pada fase ini adalah Joko Widodo saat menjabat Wali Kota Solo, nan dikenal lewat pendekatan pro-rakyat seperti penguatan UMKM dan pembuatan lapangan kerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Gubernur dan seluruh kepala wilayah nan hari ini berkenan hadir, teman-teman Kemendagri, Bapak-Ibu nan saya hormati. Sejak Pilkada langsung 2005, kita mengawasi banyak langgam kepemimpinan di daerah," kata Bima.
"Gelombang pertama, kepala wilayah nan menjadi media darling saat itu adalah Wali Kota Solo, Bupati Jembrana, Bupati Sragen; ikonnya waktu itu Pak Jokowi. Dikenal lantaran saat itu penemuan nan unik pada kebutuhan dasar: di Bali itu kesehatan, Pak Jokowi itu lapangan pekerjaan, UMKM, dan hal-hal lain nan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat," lanjutnya.
Gelombang berikutnya lahir kepala wilayah dengan terobosan nan lebih progresif. Nama-nama seperti Tri Rismaharini, Ridwan Kamil, hingga Abdullah Azwar Anas disebut sebagai representasi fase kedua. Pada periode ini, penemuan berkembang ke arah konsep "smart city", kolaborasi, dan terobosan kebijakan.
"Ada gelombang berikutnya setelah batch-nya alias angkatannya Pak Jokowi, ialah Ibu Risma, Pak Ridwan Kamil, Azwar Anas Banyuwangi, dan seterusnya. nan batch kedua ini juga dikenal dengan hal-hal nan khas. Kalau fase pertama itu kebutuhan dasar, fase kedua itu inovasi-inovasi nan breakthrough. Mulailah kita semua familiar dengan Smart City, mulailah kita familiar dengan istilah penemuan dan kolaborasi," ujarnya.
Kini, menurut Bima, kepala wilayah berada di gelombang baru dengan tantangan nan tak kalah kompleks. Ia mengakui ada dugaan bahwa menjadi kepala wilayah saat ini terasa lebih sulit, terutama lantaran ruang mobilitas wilayah dinilai menyempit oleh program prioritas nasional.
"Dan hari ini mungkin Bapak-Ibu semua masuk gelombang ketiga alias gelombang keempat dengan tantangan nan juga bisa sama, bisa beda. Ada nan mengatakan bahwa saat ini adalah masa nan paling nggak lezat menjadi kepala daerah. Saya percaya nan ini pasti ada nan mencoba tepuk tangan nih ya," ucapnya.
Namun, Bima menilai tantangan itu berjuntai pada langkah pandang dan respons masing-masing pemimpin. Ia mencontohkan masa pandemi COVID-19 nan juga membatasi ruang mobilitas pemerintah daerah, tetapi tetap bisa dilalui.
Bima menekankan, kunci kepemimpinan wilayah saat ini adalah akselerasi, menyambungkan visi pemerintah pusat dengan penerapan di daerah. Ia mengaku kerap menerima keluhan kepala daerah, namun juga memandang banyak nan tetap optimistis.
"Nah, hari ini Bapak-Ibu merasa bahwa ya, katakanlah, ini program prioritas strategis nasional ini membikin ruang di wilayah ini kemudian menjadi mengecil. Nah, itu tergantung persepsi dan tergantung tindakan masing-masing. Di Kemendagri ini, Bapak-Ibu sekalian, kami sering mendengar curhatan dari teman-teman kepala daerah. Nggak sedikit nan komplain, mengeluh, tapi ada juga nan semangat," ucapnya.
"Nah, kenapa hari ini judulnya adalah Akselerator? Karena sejatinya nan hari ini menjadi bahasa utama kita adalah akselerasi. Bagaimana semua visi Presiden di tingkat nasional itu nyambung, terakselerasi dengan daerah," lanjutnya.
Menutup pernyataannya, Bima mengingatkan bahwa 30 tahun otonomi wilayah telah melahirkan banyak kepala wilayah berprestasi. Namun, pekerjaan rumah tetap besar, terutama mengenai kemandirian fiskal.
"Karena hari ini 30 tahun Otonomi Daerah, Bapak-Ibu, teman-teman sekalian, ya, 30 tahun. Dan jika kita bicara apa nan kita dapat selama 30 tahun, kemunculan media darling, ikon-ikon di wilayah itu contohnya, kepala wilayah berprestasi. Tetapi kapabilitas fiskal nan sebagian besar tetap belum mandiri, itu juga PR kita. 30 tahun nan penuh dengan catatan nan baik, tapi 30 tahun nan juga perlu kita akselerasikan bersama," ucapnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan keahlian wilayah melalui pemberian insentif fiskal. Kebijakan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, nan memungkinkan pemberian penghargaan berbasis capaian kinerja.
Tak hanya itu, penyelenggaraan program ini juga diperkuat oleh izin pengelolaan finansial wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Dalam arena ini, sejumlah pemerintah wilayah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Sumatera bakal mendapatkan apresiasi dalam empat kategori utama. Yakni, kategori Pengendalian Inflasi, Penurunan Tingkat Pengangguran, Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, dan Entrepreneur Government/Creative Financing.
Pelaksanaan di Kota Palembang, Sumatera Selatan ini menjadi pembuka rangkaian aktivitas nasional nan bakal digelar di enam pulau di Indonesia.
Selain seremoni penghargaan, aktivitas ini juga bakal menghadirkan Forum Akselerator Negeri, sebuah platform kolaboratif nan mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, investor, UMKM, akademisi, hingga masyarakat umum dalam satu forum perbincangan dan aksi.
Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dan Forum Akselerator Negeri bakal menghadirkan Pemimpin Redaksi detikcom Alfito Deannova Gintings sebagai moderator.
Acara ini juga dihadiri Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik RI (BPS). Seluruh kepala wilayah se-Sumatera, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota juga hadir.
(eva/idh)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·