Wamen Komdigi-Penerbit Bahas Upaya Menyehatkan Ekosistem Buku Nasional

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria berbareng perwakilan penerbit dan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) DIY membahas langkah-langkah menyehatkan ekosistem kitab nasional, terutama dalam menghadapi maraknya pembajakan di era digital. Diskusi nan berjalan informal pada Sabtu (25/4) di The Atjeh Connection, Sleman ini menyoroti perlunya pendekatan menyeluruh, tidak hanya penindakan di hilir, tetapi juga pembenahan di sisi produksi dan distribusi.

Nezar menilai upaya memberantas pembajakan tidak cukup dilakukan melalui patroli alias penurunan konten semata. Ia menyebut pola pengedaran kitab bajakan nan kian beragam membikin penanganan di level hilir berisiko tidak efektif jika tidak dibarengi intervensi dari sisi hulu. “Kalau kita main di hilir saja, kita patroli terus, saya cemas kita frustrasi sendiri. Karena itu, pendekatannya kudu sampai ke hulunya,” ujarnya.

Dalam obrolan tersebut, salah satu rumor utama nan mengemuka adalah belum adanya standar operasional prosedur (SOP) nan jelas untuk menangani penjualan kitab bajakan di marketplace. Penerbit menilai proses pelaporan dan penurunan konten tetap kompleks lantaran memerlukan pembuktian nan kuat agar tidak salah sasaran.

Nezar mengakui perihal tersebut, seraya menegaskan pentingnya landasan norma dan verifikasi nan jelas. “Komdigi tidak bisa langsung take down. Harus ada dasar hukum, siapa nan dirugikan, dan bukti nan kuat,” katanya.

Wamenkomdigi Nezar Patria menawarkan pendapat dibentuknya sistem verifikasi penerbit dan kitab legal melalui asosiasi. Skema ini diharapkan dapat menjadi rujukan berbareng bagi platform digital, abdi negara penegak hukum, dan pemerintah dalam membedakan produk legal dan ilegal. “Asosiasi bisa berkedudukan memberi semacam sertifikasi alias verifikasi bahwa kitab itu legal, sehingga ada pegangan bersama. Mirip dengan sertifikasi media jurnalistik oleh majelis pers, nah ini bisa oleh IKAPI misalnya” ujar Nezar.

Sejumlah perwakilan penerbit nan datang dalam pertemuan dengan Wamenkomdigi Nezar Patria di antaranya, Bang Danuri dari Buana Pustaka, Indra Ismawan CEO Media Pressindo, Ade Maruf dari Penerbit Octopus, Dwi Utari redaksi Penerbit Narasi, Faiz Ahsoul aktivis literasi, dan Ketua IKAPI DIY Wawan Arif Rahmat.

Selain aspek penegakan hukum, Ketua IKAPI DIY, Wawan Arif Rahmat juga menyinggung aspek struktural seperti tingginya biaya produksi kitab nan dinilai turut memengaruhi maraknya pembajakan. Opsi kebijakan seperti subsidi bahan baku alias penyesuaian pajak disebut sebagai bagian dari kemungkinan langkah untuk membikin kitab legal lebih kompetitif di pasar.

Menjawab perihal itu Nezar membenarkan bahwaa, idealnya kitab original bisa lebih terjangkau dibandingkan kitab bajakan.

“Kita kudu akui jika disparitas harganya terlalu lebar, kitab bajakan jadi punya kesempatan lebih besar. Kita di Komdigi bisa pertemukan IKAPI dengan kementerian terkait, dari Kemenkeu soal pajak dan kementerian mengenai lain,” kata Nezar.

Dengan nilai industri kitab nasional nan mencapai belasan triliun rupiah per tahun, para peserta obrolan sepakat bahwa pembajakan tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga tantangan dalam membangun ekosistem nan sehat dan berkepanjangan bagi penerbit, penulis, dan pembaca.

“30-60 persen kitab nan beredar berpotensi bajakan. Estimasi market value kitab nasional 10-14 triliun rupiah, 3-7 triliun mengalir ke para pembajak. Ini mengerikan bagi suasana intelektualitas dan kreatifitas kita,” tandas Adit dari Penerbit Mojok.