Termasuk MBG, Ini Alasan Besar Keamanan Pangan Haram Disepelekan

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mempercepat penguatan sistem keamanan pangan nasional seiring besarnya akibat ekonomi dan kesehatan nan ditimbulkan. Upaya ini tidak hanya berangkaian dengan perlindungan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi krusial dalam mendorong ekonomi berkepanjangan di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti menegaskan, rumor keamanan pangan sekarang menjadi prioritas lintas sektor. Hal ini tidak lepas dari tingginya kerugian ekonomi nan muncul akibat lemahnya pengawasan dan sistem nan belum terintegrasi sepenuhnya.

"Keamanan pangan ini menjadi sangat krusial lantaran berangkaian langsung dengan program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis, nan memerlukan agunan kualitas dan keamanan pangan," kata Nani dalam CNBC Indonesia Food Summit 2026 di Menara Bank Mega, Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kebijakan nan disusun pemerintah tidak hanya berkarakter reaktif, tetapi juga preventif untuk mencegah akibat nan lebih besar di masa depan.

"Intinya ada tiga perihal nan diatur, ialah mencegah pangan tidak kondusif dikonsumsi masyarakat, memperkuat pengawasan secara terpadu, dan melakukan mitigasi kejadian luar biasa seperti keracunan makanan," jelasnya.

Di tingkat global, masalah keamanan pangan juga menimbulkan kerugian besar. Data Bank Dunia menunjukkan nomor kerugian mencapai ratusan miliar dolar setiap tahun, nan sebagian besar berakibat pada negara berkembang.

Kondisi tersebut tercermin di Indonesia. Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor kesehatan, tetapi juga menjalar ke sektor ekonomi seperti UMKM, ekspor, hingga pariwisata.

"Kerugian secara makro di Indonesia bisa mencapai 20 sampai 30 triliun rupiah per tahun, termasuk lantaran UMKM tutup, ekspor ditolak, pariwisata turun, dan produktivitas tenaga kerja menurun," ungkapnya.

Dampak Kesehatan Pangan Tidak Aman

Selain kerugian ekonomi, akibat kesehatan juga menjadi perhatian serius pemerintah. Banyak penyakit nan muncul akibat pangan tidak aman, termasuk nan menyerang golongan rentan.

"Dampak keracunan pangan di Indonesia menimbulkan kerugian Rp2,4-3,1 triliun per tahun," kata Nani.

Data tersebut hanya mencakup biaya biaya pengobatan KLB keracunan pangan, merupakan hasil Kajian Litbang Kemenkes tahun 2022.

Tak berakhir di situ, sambungnya, keracunan pangan juga memicu kerugian lanjutan lain.

Nani mengutip info WHO nan mencatat kerugian akibat pangan tidak aman.

"Dampaknya cukup besar. Rata-rata 1,6 juta orang sakit per tahun. Jadi, perlu diingatkan. Banyak jenis penyakit, anak di bawah 5 tahun terdampak, terkena penyakit akibat bawaan pangan," ujar Nani.

Menurut WHO, sambungnya, akibat kesehatan akibat makanan tidak kondusif memicu munculnya 200 jenis penyakit, mulai dari diare sampai kanker.

Dan, memicu kematian bagi setidaknya 340 anak usia sampai 5 tahun akibat penyakit bawaan pangan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan. Regulasi ini diharapkan menjadi dasar penguatan sistem pengawasan lintas sektor.

"Kita mau memastikan pengawasan keamanan pangan melangkah secara terpadu dan tidak tumpang tindih antar lembaga," tutup Nani.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]