Tak Cukup Rapat, Pemda Didesak Kemendagri Turun Langsung Kendalikan Inflasi

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memberikan atensi terhadap pemda nan belum melakukan enam langkah konkret pengendalian inflasi.

Berdasarkan hasil monitoring dan pertimbangan (monev) Kemendagri pada periode 20 April 2026 hingga 27 April 2026, tercatat 321 pemda nan sama sekali belum melakukan upaya apa pun.

“Jadi, dia hanya berkarakter menunggu, menanti nasib bagus. Hanya datang pada rapat inflasi, tidak ada action-nya,” jelas Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah nan berjalan secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Enam upaya konkret tersebut meliputi operasi pasar murah; sidak ke pasar dan pemasok agar tidak menahan barang; kerja sama dengan wilayah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan; aktivitas menanam; merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT); serta support transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam pengedaran komoditas.

Tomsi mengungkapkan, pada periode tersebut, hanya 12 wilayah nan melakukan enam langkah konkret secara lengkap. Daerah tersebut ialah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Tangerang, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Boalemo.

“Tentunya kami berambisi mereka-mereka bisa menjadi lebih baik dengan melakukan upaya-upaya konkret,” ujar Tomsi.

Ia menyebut Kemendagri melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) selalu mendata upaya pengendalian inflasi nan dilakukan Pemda setiap minggunya. Data tersebut berasal dari inspektorat kabupaten/kota nan mengecek upaya pengendalian inflasi di daerahnya.

Pengendalian ini krusial lantaran berangkaian dengan nilai bahan pangan. Tomsi menegaskan, salah satu tugas pemerintah adalah semaksimal mungkin menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, termasuk memastikan nilai pangan terjangkau.

“Sekali lagi, jika tidak berbuat, saya katakan tidak berbuat, terus jika merasa melakukan tidak melaporkan, ya salahnya sendiri kenapa tidak laporan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tomsi pun menginstruksikan Itjen Kemendagri agar menyurati kepala wilayah nan terdata belum melakukan langkah pengendalian inflasi.

“Jangan hanya hadir-hadir di rapat inflasi, tetapi setelah itu tidak turun ke pasar, tidak melakukan sama sekali,” tegasnya.

Forum tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber, ialah Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono.

Hadir pula secara daring sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga lainnya. Rapat ini juga dihadiri secara daring oleh jejeran Pemda dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).