SPPG di Kampung Halaman Bupati Jember Langsung Diresmikan Kepala BGN

Kesempatan spesial diperoleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan dikelola Yayasan Cahaya Sholawat Nusantara (YCSN) milik Ismul Hayati di Kabupaten Jember.

Pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) nan berlokasi di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang dan merupakan kampung laman Bupati Jember, Muhammad Fawait, itu secara langsung diresmikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Indayana berjalan pada Kamis (16/4).

SPPG tersebut dinyatakan memenuhi semua kelengkapan dapur dan persyaratan untuk beroperasi. Secara teknis dan administratif dapat segera memproduksi serta melakukan pengedaran sajian MBG ke sejumlah sekolah sekitar.

Kepala BGN Dadan memuji Bupati Fawait nan menyajikan info jeli tentang sasaran program MBG. Sekaligus kontrol dan pengawasan nan sangat ketat terhadap SPPG untuk menjamin produk makanan hingga terdistribusi secara tepat sasaran.

"Pelaksanaan MBG di Jember ini selalu menjadi percontohan sosialisasi tingkat nasional, lantaran pendataan nan perincian sampai tingkat desa, dan RT/RW. Keberhasilan Jember mengintegrasikan info dan kesiapan prasarana sosialnya adalah standar nan mau kita terapkan di seluruh Indonesia," tutur Dadan.

Dalam catatan BGN, Dadan menyebut ada 141 SPPG nan sudah beraksi di Jember. Cakupan pendistribusian MBG sekitar 800 ribu sasaran alias sekitar 30 persen dari 2,6 juta total masyarakat kota tembakau ini.

Menurut dia, program MBG di Jember bisa dikatakan naik level maksimal cakupannya jika berdiri sedikitnya 400 SPPG. Harapannya, MBG kelak tersalurkan bukan hanya untuk siswa sekolah, namun juga kepada penduduk lansia serta ibu-ibu hamil.

Dadan menegaskan program MBG turut berkedudukan menggerakkan ekonomi nasional. Melalui support anggaran sekitar Rp1 miliar nan dikelola tiap unit SPPG per bulan kebanyakan dananya digunakan untuk berbelanja bahan makanan.

Di samping pengaruh MBG, lanjut dia, juga menciptakan lapangan pekerjaan lantaran SPPG merekrut banyak pegawai serta menjalin kemitraan dengan pelaku-pelaku upaya lokal nan menyuplai sembako.

"Sementara ini telah berdiri 26.800 unit SPPG se-Indonesia. MBG bukan hanya solusi pemenuhan gizi, tapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat nan berakibat mengentaskan kemiskinan," ulas Dadan.

Bupati Fawait dalam menyokong MBG sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, menyerukan percepatan berdirinya SPPG di daerahnya. Apabila tercapai 400 unit SPPG nan beraksi di Jember, maka bakal memperluas cakupan penyediaan MBG untuk sasaran nan lebih banyak lagi.

Dia mengkalkulasi, dengan jumlah SPPG nan ideal bakal perputaran duit nan kisarannya mencapai Rp4 triliun dalam setahun. Angka tersebut nyaris sama dengan anggaran APBD Jember nan senilai Rp 4,3 triliun.

"Kami merasakan betul program MBG menggerakkan ekonomi, membuka kesempatan bagi petani, peternak, dan pengusaha lokal untuk ikut tumbuh bersama. MBG bukan hanya program bantuan, tetapi program nan menghidupkan masyarakat dari beragam sisi," ujar laki-laki nan berkawan disapa Gus Fawait itu.

Gus Fawait menekankan setiap pengelola SPPG agar mematuhi ketentuan. Terutama kaitannya dengan rekrutmen pegawai dapur nan kompeten, produk makanan nan higienis bergizi, pengelolaan lingkungan secara memadai, dan pelayanan prima untuk masyarakat penerima MBG.

Gus Fawait telah membentuk Satgas MBG nan diketuai Pj Sekretaris Daerah Jember Akhmad Helmi Luqman. Tugas utamanya mempermudah jasa pengelola SPPG nan mengurus izin serta mengawasi penyelenggaraan MBG pada SPPG nan sudah beroperasi.

Kepala Dinas Kesehatan Jember Muhammad Zamroni memastikan SPPG nan baru saja diresmikan Kepala BGN telah mengantongi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).

"Jauh-jauh hari mereka melakukan training bagi semua pegawai dapur. Kemudian, kami melakukan inspeksi nan hasilnya positif baik untuk pengelolaan limbah sampai kebersihan lingkungan, sehingga berkuasa mendapat SLHS," ungkapnya.

Sejauh ini Dinkes Jember mencatat ada 77 SPPG nan mengantongi SLHS. Padahal, terdapat sekitar 141 SPPG nan beroperasi. Kepatuhan SPPG untuk mengurus SLHS tergolong rendah jika merujuk info tersebut.

BGN per bulan Maret 2026 menjatuhkan hukuman terhadap 58 unit SPPG gara-gara beragam masalah seperti keracunan makanan, sajian MBG tidak layak, termasuk juga soal ketiadaan SLHS.

Zamroni menegaskan, pihaknya terbuka menerima permohonan semua SPPG nan berambisi mengurus SLHS. Layanan Dinkes dipastikan bertindak transparan tanpa disertai pungutan apa pun.

"Kami senantiasa melayani dan membantu proses perizinan mengenai SLHS nan dibutuhkan SPPG. nan krusial persyaratan manajemen sampai ketentuan bertindak seperti training dan sarana prasarana wajib dipatuhi, tentu izin diterbitkan," kata dia.