Spirit Kartini dan Dinamika Perempuan di Ruang Publik

Di tengah spirit Hari Kartini nan diperingati setiap 21 April, wanita Indonesia sekarang semakin menegaskan eksistensinya di ruang publik, terutama di sektor formal. Lebih dari satu abad setelah R.A. Kartini memperjuangkan pendidikan dan emansipasi, generasi wanita hari ini bukan lagi sekadar penonton, melainkan pelaku utama di panggung pembangunan bangsa.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025 menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wanita mencapai 56,63 persen, naik tipis dari tahun sebelumnya. Kemajuan ini mencerminkan pergeseran paradigma bahwa sekarang wanita tidak sekadar bekerja, tetapi sukses melakukan mobilitas vertikal dengan mengemban amanah strategis di sektor umum nan menuntut kualifikasi tanpa bias gender.

Partisipasi wanita di sektor publik juga menunjukkan tren positif, saat ini sudah menyentuh nomor 36,66 persen. Statistik itu naik secara konsisten dalam tiga tahun terakhir meski kebanyakan wanita tetap berada di sektor informal.

Menariknya, peningkatan kiprah wanita didorong oleh akses pendidikan nan lebih baik dan program pemberdayaan pemerintah, sehingga wanita sekarang mengisi nyaris separuh posisi tenaga profesional. Namun memang, tantangan peran dobel antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik, tetap menjadi dilema. Bahkan kerap mencuat sebagai penghambat utama.

Di ranah politik, kiprah wanita Indonesia mencatat rekor bersejarah. DPR RI 2024-2029 mencatat 127 personil wanita dari total 580 kursi, alias 21,9 persen. Angka tertinggi sepanjang sejarah Republik. Keterwakilan wanita di DPD RI apalagi lebih menggembirakan, ialah sekitar 36 persen dari 152 anggota, naik dari 29 persen periode sebelumnya.

Ruang nan lebih besar bagi wanita di DPD RI menunjukkan bahwa sistem pemilihan perseorangan nan tidak melalui partai politik, memberikan ruang lebih luas bagi wanita terpilih. Hal ini mengonfirmasi jika kapabilitas politik dan rekam jejak wanita bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat..

Perempuan juga semakin berkedudukan sebagai pemimpin di sektor upaya formal. Laporan Global Gender Gap Report 2025 World Economic Forum mencatat peningkatan sebagai pejabat senior, dan manajer hingga 49,4 persen sejak 2006. Meski demikian, di level pelaksana tertinggi perusahaan publik, keterwakilan wanita tetap rendah di posisi CEO dan majelis komisaris. Di sisi lain, wanita mendominasi UMKM nan menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Berbagai catatan kemajuan tersebut membuktikan bahwa semangat Kartini bukan sekadar cita-cita, melainkan fondasi bagi wanita untuk menciptakan nilai ekonomi nan lebih besar. Dalam peta pemberdayaan wanita secara global, Indonesia berada di ranking 97 dari 148 negara dalam Global Gender Gap Report 2025. Indonesia tertinggal di sub indeks partisipasi ekonomi dan politik. Pendidikan wanita nyaris setara, apalagi unggul di pendidikan tinggi.

Objektifikasi

Meski partisipasi wanita di sektor umum bertabur catatan kemajuan, bayang-bayang kekerasan kelamin tetap menyelimuti ruang publik nan paling mendasar, kampus. Ironisnya, hanya beberapa hari sebelum peringatan Hari Kartini 2026, kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital di Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyentak kesadaran kolektif kita. Sebanyak 16 mahasiswa terduga melakukan objektifikasi dan pelecehan verbal terhadap 27 korban mahasiswi dan pengajar nan sudah berjalan sejak 2025.

Banyak nan percaya, kejadian di kampus UI hanyalah puncak gunung es dari gumpalan kekerasan terhadap wanita nan tidak terungkap ke permukaan lantaran beragam alasan. Seperti aspek sosial, rasa kondusif dan beban psikologis lantaran malu bercerita sebagai korban. Data Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan berbasis kelamin sepanjang 2025 naik 14,07 persen, dengan jumlah kasus 376.529. Kasus ini bukan kebetulan semata. Pola serupa terus berulang. Termasuk di perguruan tinggi.

Hal itu mengingatkan kita bahwa pendidikan nan dulu diperjuangkan Kartini sebagai perangkat pembebasan, tetap kerap menjadi arena di mana wanita diobjektifikasi dan direndahkan. Tanpa ruang kampus nan aman, mimpi wanita memasuki sektor umum tercederai. Bahkan bisa menghalang lantaran trauma dan ketakutan.

Satu perihal nan perlu kita ingat dalam semangat Hari Kartini, pendapat emansipasi ini lahir dari inspirasi nilai-nilai keislaman. Perspektif Islam memberikan ruang luas bagi wanita untuk mengambil peran-peran publik nan strategis. R.A. Kartini sendiri menemukan ketenangan dan kekuatan dalam aliran Islam nan menekankan pencarian pengetahuan dan kesetaraan di wilayah peran publik sebagai kerabat kembar.

Al-Qur’an dan Hadis menegaskan bahwa laki-laki dan wanita saling melengkapi, bukan saling menafikan. Contoh nyata adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu ‘anha, nan aktif sebagai pendidik, perawi sabda terbanyak, apalagi terlibat dalam ranah politik dan publik pada masa Rasulullah SAW.

Kajian fikih kontemporer pun menyimpulkan bahwa Islam secara normatif memberikan ruang bagi wanita menduduki kedudukan publik selama memenuhi syarat kompetensi dan menjaga keseimbangan antara peran domestik serta publik. nan lebih penting, Islam mengakui bahwa tidak semua domain publik bisa sepenuhnya dipahami oleh laki-laki.

Isu kekerasan terhadap wanita seperti kasus objektifikasi di FH UI dan kampus-kampus lain, merupakan contoh nyata di mana perspektif wanita menjadi krusial. Laki-laki mungkin memahami teori hukum, tetapi hanya wanita nan betul-betul merasakan trauma pelecehan seksual berbasis elektronik dan bisa berempati untuk mengobati trauma korban.

Islam memandang kekerasan semacam ini sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia (QS. Al-Isra: 70) dan tanggungjawab negara serta masyarakat untuk melindungi perempuan.

Kehadiran wanita di DPR, ruang rapat direksi, dan kampus bukan sekadar nomor partisipasi, melainkan agunan bahwa kebijakan publik lahir dari pemahaman nan utuh dan adil. Tanpa bunyi perempuan, kebijakan tentang libur melahirkan, perlindungan di tempat kerja, alias pencegahan kekerasan di kampus bakal tetap timpang.

Hari Kartini 2026 mengingatkan kita, bahwa emansipasi wanita bukanlah impor dari pemikiran Barat, melainkan kelanjutan dari semangat Islam nan membebaskan wanita sejak 14 abad lalu.

Di tengah kemajuan partisipasi wanita di sektor umum dan keterwakilan di DPR dan DPD nan tertinggi sepanjang sejarah, Islam menegaskan bahwa wanita bukan pelengkap, melainkan mitra setara nan membawa perspektif berbeda.