Rupiah Babak Belur Dihantam Dolar AS, BI Dinilai Serba Salah

Jakarta -

Nilai tukar rupiah terus melanjutkan tren melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pelemahan itu membawa mata duit Paman Sam sukses tembus level Rp 17.300-an/US$.

Peneliti senior Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan mengatakan pelemahan rupiah terjadi lantaran persoalan struktural dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan instrumen moneter. Dalam kondisi ini BI dinilai serba salah.

"Instrumen BI juga terbatas, mau gimana lagi? Paling kan intervensi rupiah secara langsung di pasar, tetapi kan nggak bisa intervensi terus-terusan lantaran persediaan devisanya bisa habis. Mau naikkan suku kembang mungkin dia juga susah lantaran khawatirnya memperparah situasi," ucap Deni.

Deni menyebut masalah pelemahan rupiah saat ini bukan hanya akibat eksternal nan bisa diredam dari sisi moneter, tetapi juga masalah internal dari sisi fiskal. Banyak nan mengkhawatirkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah kenaikan nilai minyak dunia.

"Sampai saat ini pemerintah tidak melakukan adjustment terhadap nilai BBM subsidi, khawatirnya bakal terjadi peningkatan besaran subsidi di tengah ruang fiskal kita nan sudah terbatas lantaran utang tinggi, shopping besar, ditambah tekanan subsidi semakin besar sehingga perkiraan defisit bakal membesar," jelas Deni.

"Itu memberikan kekhawatiran bagi pelaku pasar apakah pemerintah Indonesia bisa menjaga stabilitas dan kesehatan fiskalnya di tengah tekanan nan besar itu," tambahnya.

Senada, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rizal Taufikurahman mengatakan pelemahan rupiah ke level Rp 17.300 per dolar AS didorong kombinasi sentimen dunia dan domestik.

Dari global, penguatan dolar AS dinilai tetap solid seiring suku kembang tinggi dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik nan memicu capital outflow dari emerging market. Dari domestik, tekanan disebut tidak mini ialah mulai dari kebutuhan impor daya nan tinggi, persepsi akibat fiskal, hingga aliran devisa nan belum optimal masuk ke dalam negeri.

"Ini nan membikin rupiah relatif lebih tertekan dibandingkan beberapa negara peers, lantaran aspek fundamentalnya belum cukup kuat menjadi penahan guncangan," ungkap Rizal.

Dengan demikian intervensi nan sudah dilakukan BI disebut condong berkarakter defensif, bukan ofensif. Tanpa support kebijakan fiskal dan penguatan sektor riil, upaya stabilisasi dinilai bakal terlihat jalan di tempat, meskipun instrumennya sudah optimal.

"Di titik ini problemnya bukan semata BI kurang agresif, tetapi tekanan nan dihadapi memang struktural dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan instrumen moneter," ucapnya.

Ke depan, Rizal menilai koordinasi kebijakan perlu diperkuat. Pemerintah kudu mempercepat penerapan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) untuk menambah suplai valas, menjaga kredibilitas fiskal agar persepsi akibat tidak memburuk, serta menekan ketergantungan impor daya nan selama ini menjadi sumber tekanan kronis pada rupiah.

"Tanpa langkah ini, intervensi BI hanya bakal menjadi penahan sementara, bukan solusi permanen," tegas Rizal.

Kebijakan Fiskal RI Dipertanyakan

Pengamat Komoditas dan Mata Uang Ibrahim Assuaibi menilai tekanan rupiah wajar lantaran kenaikan nilai minyak dunia. Dari sisi BI disebut sudah cukup masif dalam melakukan intervensi.

"Ini sebenarnya nan dipermasalahkan adalah pemerintah, Kementerian Keuangan. Ini kan permasalahannya defisit anggaran, utang pemerintah jatuh tempo nan begitu besar, ini nan membikin rupiah melemah," tutur Ibrahim.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira juga mengatakan tekanan rupiah saat ini bukan hanya dari aspek eksternal. Ada juga aspek dari sisi esensial ekonomi Indonesia nan dianggap sedang tidak baik-baik saja.

"Dipecatnya dua dirjen Kemenkeu itu juga jadi argumen sirine sebenarnya, berfaedah ada persoalan dari sisi fiskal, pelebaran defisit anggaran, cashflow, pembayaran kembang utang, masalah nan terus menumpuk, gitu. Itu bakal dibaca bahwa esensial ekonomi Indonesia sebenarnya sedang tidak baik-baik saja," ucap Bhima.

Menurut Bhima, masalah saat ini ada pada kepercayaan kebijakan fiskal. Di tengah kondisi akibat dampak bentrok geopolitik global, banyak alokasi anggaran nan dinilai belum konsentrasi menjawab kebutuhan saat ini.

"Jadi perbaikannya tidak hanya kerja keras dari BI, mungkin ke depan bakal ada kenaikan suku bunga, tetapi itu mini untuk bisa mengendalikan nilai tukar rupiah dan pengaruh nan ditimbulkan jika suku kembang dinaikkan adalah daya beli masyarakat dan pelaku upaya bakal semakin tertekan. Jadi kuncinya dimana? Kuncinya itu trust dimulai dari manajemen fiskal," jelas Bhima.

(aid/fdl)