Politikus PAN: Pelaporan Saiful Mujani-Islah Bahrawi Langkah Tepat

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai langkah pelaporan terhadap Saiful Mujani dan Islah Bahrawi ke pihak kepolisian adalah langkah nan tepat mengenai mengkonsolidasikan diri dalam menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya percaya jika pihak kepolisian menonton video itu, bakal banyak pasal pelanggaran nan potensial ditemukan. Mungkin bisa saja dianggap ada unsur pencemaran nama baik, ujaran kebencian, perbuatan tidak menyenangkan, rayuan untuk menurunkan pemerintahan nan sah, dan lain-lain," kata Saleh kepada wartawan, (Jumat (10/4), dikutip dari Antara.

Menurut dia, khalayak sangat mudah memahami dugaan hasutan itu lantaran disampaikan di muka umum dan direkam secara utuh nan tersebar di media sosial. Maka pelaporan nan dilakukan itu, kata dia, sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan.

"Ajakan itu sangat potensial ditafsirkan secara salah. Akibatnya, sangat potensial menimbulkan kegaduhan dan ketidaktertiban," katanya.

Saleh sepakat bahwa semua orang mempunyai kewenangan untuk berbincang di muka umum. Namun jika pembicaraannya dinilai mengganggu dan menimbulkan kegaduhan, perihal itu boleh dilaporkan ke abdi negara penegak norma (APH).

"Pihak kepolisian sudah semestinya menindaklanjuti pelaporan ini. Dengan begitu, penegakan norma bertindak untuk semua, jangan ada kesan bahwa jika aktivis nan dilaporkan, malah tidak diproses," ujarnya.

Koalisi sipil minta polisi tak proses laporan

Sementara itu Direktur Eksekutif Centra Initiative Al Araf mengatakan Koalisi Masyarakat Sipil memandang bahwa pelaporan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi ke polisi mencerminkan kecenderungan nan mengkhawatirkan dalam praktik penegakan hukum.

"Jika praktik semacam ini terus dibiarkan, maka bakal tercipta suasana ketakutan di tengah masyarakat nan pada akhirnya membungkam kebebasan berpendapat, melemahkan kebebasan akademik, serta mempersempit ruang sipil nan semestinya menjadi fondasi utama dalam sistem demokrasi," ujarnya.

Araf mengatakan dalam negara demokrasi, kritik terhadap pemerintah, termasuk seruan perubahan kepemimpinan merupakan bagian nan sah dari sistem kontrol publik, sepanjang dilakukan dalam koridor konstitusional dan tanpa kekerasan.

"Koalisi Masyarakat Sipil mendesak abdi negara penegak norma untuk tidak menindaklanjuti laporan nan tidak mempunyai dasar norma nan kuat serta menghindari penggunaan pasal makar secara sewenang-wenang," katanya.

Polda Metro Jaya telah menerima dua laporan terhadap pengamat politik Saiful Mujani mengenai dugaan penghasutan. Dua laporan itu saat ini tetap dalam proses pendalaman.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto meminta publik untuk tidak membawa perkara ini ke ranah rumor politik.

"Kami juga membujuk untuk kita sama-sama bijak, tidak menjadikan laporan dua penduduk masyarakat tadi mengenai tentang kriminalisasi, dibawa ke rumor SARA, politik," kata Budi kepada wartawan, Jumat (10/4).

(fra)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]