Pentingnya Literasi Keuangan di Era Transaksi Digital

Siapa nan menyangka, berbelanja di pasar tradisional sekarang cukup hanya dengan memindai kode respons cepat. Berbeda dengan kondisi dulu, saat ini mungkin kita sudah tidak perlu membawa duit tunai dalam jumlah besar untuk bertransaksi. Fenomena tersebut merupakan salah satu bukti gimana digitalisasi bisa mengubah tatanan hidup di masyarakat. Perubahan nan cukup mencolok memang terjadi di sektor keuangan.

Pergeseran preferensi transaksi ke arah nontunai adalah contohnya. Sadar alias tidak, digitalisasi finansial membuka kesempatan akses ke sektor finansial nan lebih luas. Namun pertanyaannya adalah sejauh apa literasi kita bakal sektor finansial dan siapkah kita memanfaatkan kesempatan tersebut menuju finansial nan lebih inklusif?

Sebagai salah satu negara dengan jumlah masyarakat terbesar di dunia, tingkat inklusi finansial cukup menjadi perhatian. Terciptanya inklusi finansial sejatinya bakal memutar roda perekonomian di seluruh lapisan masyarakat. UMKM merupakan salah satu contohnya. Meskipun dengan skala upaya nan mungkin tidak terlalu besar, namun kehadiran UMKM sukses menyumbangkan kontribusi kepada PDB Indonesia hingga 60%.

Lebih dari itu, UMKM juga telah sukses menyerap tenaga kerja hingga 90%. Artinya, UMKM saat ini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi utama di Indonesia. Pentingnya peran UMKM alias secara dunia dikenal dengan istilah Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), sebagai backbone perekonomian, juga dirasakan oleh negara lainnya. Mengutip info ASEAN, saat ini terdapat 70 juta upaya MSMEs di ASEAN nan telah berkontribusi kepada penyerapan tenaga kerja, GDP, dan ekspor nasional masing-masing sebesar 85%, 44,8%, dan 18%. Selain berakibat kepada perekonomian, MSMEs juga berkedudukan besar dalam mendorong terciptanya penemuan baru di masyarakat nan memberikan nilai tambah.

Keberhasilan UMKM/MSMEs tidak bakal bisa dilepaskan dari inklusi keuangan. Secara umum, tingkat inklusi finansial merupakan parameter nan menunjukkan sejauh apa setiap perseorangan di suatu negara dapat mengakses sektor keuangan. Akses finansial nan dimaksud di sini bermacam-macam.

Misalnya, mulai dari akses untuk membuka rekening bank hingga memperoleh angsuran pinjaman. Khusus untuk finansial digital, akses ke pembayaran digital adalah salah satu corak inklusi finansial di era digital. World Bank Group menyampaikan bahwa akibat MSMEs kepada perekonomian terlihat dari berkurangnya tingkat kemiskinan. Namun, minimnya akses pembiayaan kerap menjadi tantangan bagi MSMEs untuk memulai, mempertahankan, dan mengembangkan upaya mereka.

Berbagai langkah telah diambil untuk mendorong tingkat inklusi keuangan. Kita dapat mengambil contoh dari Bank Indonesia. Sejalan dengan perkembangan digitalisasi, salah satu upaya mendorong inklusivitas nan dilakukan oleh Bank Indonesia adalah ekspansi akseptasi pembayaran digital.

Konsistensi pertumbuhan jumlah pengguna dan volume transaksi QRIS merupakan bukti nan menunjukkan akses masyarakat ke sektor finansial semakin mudah. Saat ini, jumlah UMKM nan menggunakan QRIS tercatat sebanyak 50 juta UMKM.

Literasi Keuangan

Terdapat beberapa parameter untuk mengetahui tingkat inklusi finansial suatu negara, salah satunya nan dilakukan oleh Global Financial Inclusion (GFI). Indikator nan dianalisis GFI antara lain ialah kehadiran support pemerintah dan tersedianya sistem keuangan. Berdasarkan hasil kajian tersebut, tingkat inklusi finansial Indonesia di tahun 2025 menduduki ranking ke 37 secara global.

Bagaimana dengan survei nasional? Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), inklusi finansial Indonesia telah menyentuh 92,74%. Angka ini tetap sejalan dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Namun, nan menarik adalah di kembali nomor inklusivitas tersebut, tingkat literasi finansial Indonesia berada di level 66,46%.

Literasi finansial menjadi kunci untuk mendorong inklusi keuangan. Salah satu aspek nan membikin sektor finansial cukup eksklusif adalah adanya keterbatasan info nan diterima masyarakat, termasuk info produk keuangan. Dampaknya cukup signifikan. LPS mencatat bahwa terdapat sekitar 15 juta jiwa masyarakat usia produktif di Indonesia nan belum mempunyai rekening di bank. Mungkin rumor ini terkesan sederhana, namun tidak diperolehnya info secara komprehensif dan minimnya pemahaman masyarakat, cukup membikin siklus sektor finansial tidak melangkah sebagaimana mestinya.

Kembali ke digitalisasi. Perkembangannya dapat diibaratkan seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, digitalisasi bakal membantu percepatan inklusi keuangan. Di sisi lain, digitalisasi merupakan tantangan nan kudu dihadapi ketika mau meningkatkan inklusi finansial melalui literasi. Literasi finansial sudah tidak lagi terbatas pada aspek konvensional, namun sudah meluas hingga ke aspek finansial digital.

Selain itu, IMF juga menyatakan bahwa terdapat hubungan nan erat antara tingkat literasi finansial dengan keberhasilan mengambil jasa finansial digital nan tergambar dari keahlian finansial dan digital. Oleh lantaran itu, literasi finansial tidak lagi hanya sekadar teori. Lebih dari itu, literasi finansial juga menekankan keahlian masyarakat untuk mengaplikasikannya, termasuk ketika mengambil keputusan mengenai keuangan.

Lalu apa nan kudu dilakukan untuk meningkatkan literasi masyarakat? IMF menyebut bahwa baik dan buruknya tingkat literasi sangat dipengaruhi oleh infrastruktur, biaya, dan kompleksitas regulasi. Beragam formula kebijakan sebenarnya telah dilakukan setiap negara. Namun, terdapat 2 (dua) aspek nan menurut saya cukup esensial untuk diperkuat, ialah pendidikan dan edukasi. Aspek tersebut sangat menentukan keahlian masyarakat untuk memahami sektor keuangan.

Yang pertama ialah pendidikan. Secara umum, akses pendidikan di Indonesia sudah terhitung cukup baik. Namun, kondisi geografis dan demografi Indonesia tetap menjadi tantangan serius dalam meratakan pendidikan di Indonesia. Oleh lantaran itu, dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, maka perlu memastikan adanya kebijakan nan dapat mendorong pemerataan pendidikan, sehingga setiap orang memperoleh kesempatan pendidikan nan sama.

Yang kedua ialah edukasi. Edukasi di sini bukan hanya untuk menciptakan keahlian untuk memahami, tetapi juga untuk membangun trust masyarakat kepada sektor keuangan. Langkah nan cukup menarik nan pernah diambil oleh European Central Bank (ECB) adalah gimana agar komunikasi bank sentral lebih mudah diakses dan dipahami masyarakat.

ECB percaya bahwa komunikasi nan efektif dapat membangun trust masyarakat kepada bank sentral. Meskipun tujuan bank sentral lebih dominan kepada sektor moneter, namun ketika trust sudah terbangun, maka bakal lebih mudah bagi ECB untuk memberikan pemahaman transmisi literasi finansial kepada pencapaian tujuan moneter bank sentral.

Selain itu, tetap terdapat beberapa langkah nan dapat difokuskan untuk meningkatkan literasi keuangan, misalnya support pendanaan sehubungan dengan kebutuhan program literasi finansial nan cukup besar.

Lebih lanjut, perihal lainnya nan menurut saya cukup krusial adalah gimana memastikan seluruh kebijakan tersebut dapat melangkah beriringan. Oleh lantaran itu, kerjasama antar lembaga bakal sangat dibutuhkan. Literasi finansial bukan hanya milik 1 (satu) lembaga saja. Ketika seluruh kebijakan tersebut dapat melangkah beriringan dengan support kerjasama lintas lembaga, maka dapat dipastikan literasi finansial tidak hanya menjadi agenda kebijakan, tetapi bakal menjadi fondasi bagi masyarakat nan lebih inklusif dan berkekuatan secara ekonomi.