Pengusaha Minta Tambahan Insentif untuk Turunkan Capex Proyek Panas Bumi

Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) meminta pemerintah menambah insentif untuk menekan shopping modal (capital expenditure/capex) pembangunan proyek panas bumi (geothermal).

Ketua Umum API, Julfi Hadi, mengatakan salah satu poin esensial untuk mengakselerasi proyek panas bumi di Indonesia ialah dari sisi komersialisasi proyek, nan berangkaian erat dengan seberapa besar belanja modal nan dikerahkan.

Pada tahun 2024 lalu, kata dia, API berbareng Kementerian ESDM dan konsultan sudah menghitung kembali sisi komersial dari panas bumi, berasas Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 2022, bahwa tetap ada jarak (gap) terhadap untung bagi perusahaan.

Menurutnya, terdapat dua solusi nan diajukan oleh pengusaha, ialah pertama kerjasama antara pemerintah dan pengusaha pembangkit swasta (Independent Power Producer/IPP), terutama berangkaian dengan kenaikan insentif melalui revisi Perpres tersebut. Kemudian, kerjasama nan lebih kuat antara IPP dengan PT PLN (Persero).

"Tentunya angan kami adalah significant improvement di workable incentive dan tarif adjustment, tarif increase, alias tarif scheme, apa saja Pak, nan bisa meng-improve commerciality," ungkap Julfi saat Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026, Rabu (8/4).

Julfi mengatakan, IPP perlu mengurangi shopping modal dan mengoptimalisasi produksi untuk meningkatkan nilai komersial sebuah proyek panas bumi, nan memerlukan investasi awal nan sangat besar.

"Kami juga kudu mengurangi capex plus optimasi dari produksi, tentunya kata kuncinya adalah breakthrough. Kalau kita berupaya mengurangi Capex, dengan begitu-begitu saja nan sering saya bicara sama orang-orang, paling 10 persen improvement," jelasnya.

Dia berambisi ada beragam terobosan baik itu dari strategi perpanjangan kontrak, teknologi manufaktur, hingga optimasi produksi. Dengan adanya gelaran IIGCE ini dan Forum Group Discussion (FGD), diharapkan dapat menurunkan shopping modal hingga 20 persen.

"Deliverables-nya jelas, lower capex 20 persen minimum dan saya percaya IPP bakal bisa, lantaran saya sudah bicara sama kontraktor-kontraktor nan mulai dari drilling, development, dan lain-lain," ungkap Julfi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Energi Nasional (DEN), Dadan Kusdiana, menerima usulan para pengusaha tersebut, namun dia menilai bahwa rumor nan dikejar jangan hanya mengenai tarif proyek.

"Jadi upaya-upaya untuk meningkatkan harga, tarif, saya kira itu wajar, sesuatu nan wajar. Tapi bahwa itu nan terus-terusan dikejar, itu bukan, dan menurut saya komplit sekali nan disampaikan kudu dua-duanya, dari pemerintah dan dari IPP, dari kita, dari pengembang. Dua-duanya kudu take and get-nya," tuturnya.