Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani kreasi pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penandatanganan ini menjadi salah satu langkah dalam memperkuat Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia. (Dok. IKN)
Apresiasi atas penetapan kreasi tersebut disampaikan oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat melakukan kunjungan kerja ke letak pembangunan area legislatif pada Senin (20/04/2026). Kunjungan ini sekaligus meninjau langsung kesiapan dan progres pembangunan prasarana kelembagaan negara di IKN. (Dok. IKN)
Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif sendiri telah berkontrak sejak akhir tahun 2025, kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026 sesuai pengarahan Presiden mengenai penyempurnaan desain. (Dok. IKN)
Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif sendiri telah berkontrak sejak akhir tahun 2025, kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026 sesuai pengarahan Presiden mengenai penyempurnaan desain. (Dok. IKN)
Proses perancangan dilakukan melalui studi banding ke beragam negara, antara lain Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan konsep area nan representatif, fungsional, dan mencerminkan identitas kebangsaan. (Dok. IKN)
“Bapak Presiden telah menandatangani kreasi tersebut pekan lalu. Target penyelesaian area legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi gedung kudu tegas, lurus, dan berwibawa, lantaran dari area inilah bakal dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujar Basuki. (Dok. IKN)
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·