Liputan6.com, Bali - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, secara resmi membuka The 7th World Congress on Probation and Parole (WCPP) nan diselenggarakan pada 14–17 April 2026 di Bali International Convention Center. Momen ini menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong transformasi sistem pemasyarakatan menuju pendekatan keadilan restoratif nan lebih humanis dan berkelanjutan.
Mengusung tema Getting Smart on Justice: Healing Hearts, and Safer Societies, Menteri Agus menerangkan perihal ini mencerminkan dinamika sistem pemasyarakatan saat ini nan bergerak menuju pendekatan nan lebih pandai dan berbasis data.
“Sistem pemasyarakatan tidak lagi semata tentang pemenjaraan, tetapi juga tentang pemulihan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan restorative justice, di mana norma tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan pada reintegrasi sosial.
“Pemulihan tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga korban dan masyarakat, sehingga dapat memulihkan hubungan sosial nan sempat terputus,” tambahnya.
Dalam konteks safer society, Menteri Agus menyoroti peran strategis Balai Pemasyarakatan melalui pembimbingan dan pengawasan untuk memutus mata rantai residivisme serta menciptakan harmoni antara masyarakat dan penegak hukum.
Selain itu, Menteri Agus menegaskan bahwa WCPP merupakan forum strategis nan mempertemukan para pemangku kepentingan pemasyarakatan dari beragam negara untuk saling berganti pengalaman, merumuskan model pembinaan nan ideal, serta menghasilkan rekomendasi sebagai rujukan praktik terbaik di tingkat global. Forum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan sistem pemasyarakatan, khususnya dalam pengembangan pidana pengganti dan pembebasan bersyarat.
Pada kesempatan ini, pihaknya menyoroti tingginya komitmen global, di mana para delegasi dari 44 negara tetap datang di tengah dinamika dan eskalasi geopolitik dunia. Ia menyebut kepercayaan kepada Indonesia sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar.
“Dipilihnya Bali tidak terlepas dari nilai budayanya nan merepresentasikan wajah Indonesia, di mana kearifan lokal melangkah seiring dengan kemajuan zaman,” ujarnya.
Pihaknya mengapresiasi support Pemerintah Daerah Bali serta menyoroti keterlibatan Warga Binaan dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan, termasuk melalui produk-produk nan dipamerkan kepada delegasi internasional.
“Hal ini diharapkan menjadi motivasi bagi Warga Binaan untuk terus produktif sekaligus membuka kesempatan pemasaran nan lebih luas,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Indonesia juga membuka ruang untuk mendapatkan masukan dari beragam negara mengenai pola pembinaan, seiring dengan perubahan paradigma pemidanaan nan sekarang bergeser dari pendekatan pemenjaraan menuju pembinaan, pemulihan, dan kerja sosial, sebagaimana juga tercermin dalam pembaruan KUHP dan KUHAP.
Kongres ini diikuti oleh lebih dari 400 peserta dari 44 negara nan terdiri dari praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan di bagian pemasyarakatan. Selama empat hari pelaksanaan, peserta bakal mengikuti beragam agenda, mulai dari sesi pleno, obrolan tematik, hingga pertukaran praktik terbaik.
Forum ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama internasional sekaligus mendorong terwujudnya sistem keadilan nan lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan di beragam negara.
1 minggu yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·