Menhan Sjafrie Bertemu Menteri Perang AS di Pentagon, Bahas Apa?

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menemui Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth di Pentagon, Virginia, Senin (13/4).

Karo Infohan Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen Rico Ricardo Sirait menjelaskan pertemuan itu membahas tentang penguatan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Ia mengatakan pertemuan itu merupakan line of departure bagi penguatan program International Military Education and Training (IMET), melalui pengembangan capacity building dan human invest dalam bagian pendidikan dan latihan, termasuk untuk pasukan khusus.

"Pembahasan ini sejalan dengan semangat penguatan hubungan pertahanan Indonesia-Amerika Serikat nan diarahkan untuk mendukung perdamaian, stabilitas kawasan, peningkatan profesionalisme kedua angkatan bersenjata dengan tetap menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing negara," kata Rico dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4).

Rico mengatakan sebagai tindak lanjut telah dilakukan pengumuman berbareng (joint statement) kesepakatan peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara menjadi Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) antara Amerika Serikat dan Indonesia nan diresmikan pada 13 April.

Major Defence Cooperation Partnership (MDCP) merupakan kerangka pedoman untuk memperluas kerja sama pertahanan bilateral secara lebih strategis.

Ia menjelaskan di bawah kerangka ini, Indonesia dan Amerika Serikat menjajaki inisiatif-inisiatif nan disepakati bersama, termasuk kerja sama pengembangan kapasitas, teknologi pertahanan generasi berikutnya, peningkatan kesiapan operasional, pendidikan militer profesional, serta penguatan hubungan antarpersonel pertahanan kedua negara.

"Bagi Indonesia, kerja sama ini dipandang sebagai kesempatan untuk memperkuat kapabilitas pertahanan nasional, namun tetap dijalankan dalam koridor politik luar negeri bebas aktif, kepentingan nasional, dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara," ujarnya.

Rico mengatakan sebelum pertemuan kedua menteri, dilaksanakan penandatanganan arsip kerja sama ialah MoU Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA) antara Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan Republik Indonesia, Mayjen Agus Widodo dengan Direktur DPAA, Kelly K McKeague sebagai counterpart dari pihak Amerika Serikat.

DPAA pada prinsipnya merupakan corak kerja sama kemanusiaan dan historis untuk penelitian, pencarian, pemulihan, identifikasi, dan repatriasi sisa-sisa kerangka jenazah personel militer Amerika Serikat dari Perang Dunia II nan berada di Indonesia.

Ia menjelaskan pada praktiknya, kerja sama tersebut dilaksanakan hanya atas persetujuan tertulis Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertahanan dan kudu sepenuhnya sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

"Selain itu, aktivitas DPAA juga diharapkan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, perlindungan lingkungan, nilai sejarah, serta memberikan faedah sosial, akademik, dan ekonomi bagi wilayah letak kegiatan," katanya.

Tidak masuk MDCP

Rico memastikan usulan mengenai akses lintas udara militer Amerika Serikat di wilayah udara Indonesia tidak termasuk dalam MDCP.

Ia menegaskan perihal tersebut merupakan usulan dari Amerika Serikat nan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan internal Pemerintah Indonesia.

Usulan tersebut ditinjau secara jeli berdasar kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri Indonesia, serta kedaulatan negara.

"Dalam proses pembahasannya, Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian krusial serta menegaskan bahwa arsip tersebut tidak berkarakter mengikat (non-binding) dan tidak otomatis berlaku, serta tetap memerlukan pembahasan lebih lanjut melalui sistem teknis dan prosedur nasional nan berlaku," katanya.

Kemhan menyatakan setiap kemungkinan kerja sama, termasuk nan tetap berupa usulan dan dalam pembahasan, bakal selalu ditempatkan dalam kerangka menjaga kedaulatan NKRI, kepentingan nasional, serta kepatuhan pada norma nasional dan norma internasional.

"Oleh lantaran itu, setiap langkah ke depan bakal dilakukan secara hati-hati, terukur, dan melibatkan sistem resmi pemerintah sesuai kewenangan masing-masing lembaga terkait," ujarnya.

(yoa/isn)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]