Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyinggung sistem pemilihan kepala wilayah (pilkada) langsung yang dinilai tidak selalu menghasilkan pemimpin bagus.
Hal itu disampaikan Tito merespons maraknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap kepala wilayah dalam beberapa waktu terakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jawaban saya hanya satu aja, nan milih siapa? Udah gitu aja, nan milih siapa? Rakyat, ya kan," kata Tito kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (13/4)
"Artinya apa? Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan sistem rekrutmen pilkada langsung nan rupanya enggak menjamin menghasilkan pemimpin nan bagus? Ada pemimpin nan bagus, ada juga nan begini," imbuh dia.
Tito juga menyinggung masalah kesejahteraan, moral hazard, dan integritas mengenai maraknya kasus OTT kepala daerah.
Namun, menurutnya kejadian tersebut tidak bisa dilihat dari kasusnya saja. Ia menilai ada persoalan lebih mendasar.
"Ini kan udah berapa kali terjadi dalam waktu nan singkat ya. Artinya, kan ada problem nan sistematis. Ada problem mendasar. Mungkin salah satunya adalah salah sistem rekrutmen nan selama ini digunakan. Mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung," katanya.
Ia mengatakan sistem pilkada langsung mempunyai sisi positif, namun juga menyimpan sisi negatif. Di antaranya adalah biaya politik mahal.
"Pilkada pemilihan langsung di satu sisi ada nan baik, ya ada positifnya, tapi ada juga negatifnya. Di antaranya biaya politik nan mahal dan tidak menjamin nan terpilih rupanya orang nan baik," katanya.
KPK beberapa waktu belakangan sering menangkap kepala wilayah dalam OTT. Terbaru, KPK menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengenai kasus pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025-2026.
(thr/wis)
Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]
5 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·