Mendagri: Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Dirasakan Masyarakat

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dengan tegas meminta Dana Otonomi Khusus (Otsus) di seluruh provinsi di Provinsi Papua dan Aceh, serta Dana Keistimewaan (Danais) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kudu bisa diawasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hal ini disampaikan Mendagri pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan mengenai Otsus Papua, Otsus Aceh, dan Keistimewaan DIY di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

"Dana Otsus [kalau] betul-betul terpakai untuk perihal nan sangat riil ini bakal sangat bagus sekali, lantaran kita bisa mengontrol, pengawasan semua pihak," kata Tito.

Mendagri menjelaskan, meskipun terjadi peningkatan capaian di sejumlah parameter makro pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, nomor kemiskinan, tingkat pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tata kelola nan baik tetap perlu ditingkatkan agar penerapan biaya Otsus dapat melangkah optimal.

Menurutnya, percepatan penerapan dapat dilakukan melalui sejumlah langkah. Di Tanah Papua, misalnya, melalui perbaikan persyaratan penyaluran. Sementara di Aceh, penguatan kewenangan dan kelembagaan perlu terus dioptimalkan.

"Terutama masalah tata kelola, perencanaan, eksekusi, administrasi," tambahnya.

Hingga kini, pemerintah disebut telah melakukan pengawasan dan supervisi untuk memastikan penyaluran Dana Otsus melangkah tepat dan efektif. Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berbareng Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ini upaya kita untuk membantu wilayah Papua [yang] punya Dana Otsus, [masih] tergantung dari pusat, tapi terlambat penyaluran lantaran sistem administrasi, dan kita [bantu] selesaikan," ujar Tito.

Secara khusus, Mendagri juga menyoroti praktik baik (best practice) penerapan Danais di DIY nan menunjukkan tingkat penyerapan sangat tinggi, ialah di atas 95 persen. Hal ini dinilai mencerminkan perencanaan, eksekusi, tata kelola, serta kualitas sumber daya manusia nan baik.

Tito menambahkan, program-program nan menggunakan Danais di DIY juga dilengkapi dengan penandaan khusus. Misalnya pada area Teras Malioboro, becak listrik, hingga program lumbung pangan nan mencantumkan logo Danais.

Adapun Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menginisiasi pelabelan tersebut sebagai corak transparansi, sekaligus menunjukkan pemanfaatan Danais untuk program nan nyata dan berakibat terhadap masyarakat.

"Kita memandang bahwa Jogja ini bisa menjadi model gimana Dana Otsus, Dana Kekhususan, Dana Keistimewaan itu riil betul-betul memberikan faedah dan terbuka, transparan," kata Tito.

Raker dan RDP nan dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Cheka Virgowansyah, Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Akmal Malik, serta personil Komisi II DPR RI dari beragam fraksi.

(rea/rir)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]