Menaker Lapor DPR Kena Efisiensi Anggaran Jilid 3 Sebesar Rp 181 M

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yasserli menyampaikan bahwa kementerian nan dipimpinnya turut terdampak efisiensi angaran jilid 3. Menurut Yassierli total efisiensi di Kemnaker mencapai Rp 181,82 miliar.

Secara rinci, efisiensi tersebut terdiri dari anggaran dalam Rincian Output (RO) unik sebesar Rp 122,16 miliar dan hasil identifikasi efisiensi anggaran oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 59,66 miliar.

"Kami juga mau sampaikan bahwa kita baru menerima surat dari Kementerian Keuangan, tanggal 1 April, bahwa ada efisiensi anggaran nan berasal dari rupiah murni, pergeseran dari BA BUN Kemenkeu sebesar Rp 181 milia. Anggaran dalam RO unik Rp 122 miliar, dan hasil efisiensi oleh Kemenkeu sebesar Rp 59 miliar," kata Yassierli dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Yassierli menyebut pihaknya tetap menelaah lebih perincian item-item nan bisa diefisiensikan. Ditemui usai rapat, Yassierli mengatakan bahwa efisiensi bakal mengikuti pengarahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, misalnya soal pemangkasan perjalanan dinas, rapat-rapat, dan lain sebagainya. Yassierli menyebut efisiensi membikin Kemnaker kudu inovatif dalam menjalankan program.

"Sesuai dengan apa nan disampaikan oleh Pak Menko mengenai dengan perjalanan dinas, kemudian mengenai dengan administratif detailnya, rapat-rapat dan seterusnya," imbuhnya.

Untuk rapat misalnya, Kemnaker bakal beradaptasi dan bakal mengoptimalkan platform daring dalam pelaksanaannya. "Kalau itu mengenai dengan rapat dan seterusnya tentu semangat kita penyesuaian sekarang lah dengan kita bisa melakukan online kita bakal optimalkan itu," tutur Yassierli.

Yassierli menyebut Kemnaker menggandeng kementerian dan lembaga (K/L) lain agar lebih irit dalam pembiayaan program. Dalam perihal ini, Kemnaker dan beberapa K/L melakukan pembiayaan berbareng dalam menjalankan program.

"Jadi, kita sudah ada beberapa pilot project training berbareng Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi, pilot project kerja sama training dengan BGN. Jadi, skema-skema seperti ini kita mempunyai balai, kita mempunyai instruktur, kita mempunyai skema sertifikasi. Kemudian Kementerian Teknis tersebut ada program, kemudian juga ada sharing pembiayaan di situ Jadi itulah strategi kita," tutup Yassierli.

(ily/ara)