Menaker Beberkan Jurus Cegah PHK Massal

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan pemerintah terus memantau potensi akibat perang Iran terhadap kondisi ketenagakerjaan, termasuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Ia juga menegaskan bahwa antisipasi tidak hanya dilakukan berasas satu faktor, melainkan melalui pemantauan rutin terhadap perkembangan ekonomi dalam beberapa bulan ke depan. Kemnaker juga berkoordinasi dengan kementerian lain.

"Kita tidak hanya gara-gara satu hal. Jadi, seperti saya sampaikan tadi, dalam rapat-rapat kita kan kita selalu memandang ini gimana tiga bulan ke depan, apa nan kudu siap, dan di Kementerian Keuangan itu juga punya, sudah membentuk Satgas tim debottlenecking dan seterusnya, dan itu kita terkoordinasi. Jadi, ini terus kita lakukan monitoring," kata Yassierli di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, koordinasi lintas kementerian sudah berjalan, termasuk dengan Kementerian Keuangan nan membentuk Satgas debottlenecking untuk mengatasi halangan bumi usaha. Selain itu dalam rapat nan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, rumor seperti tekanan ekonomi dan potensi dampaknya ke tenaga kerja rutin dibahas.

Terkait sistem peringatan awal alias early warning PHK, Yassierli menyebut sistem tersebut pada dasarnya sudah berjalan. Pemerintah mengandalkan koordinasi lintas kementerian serta optimasi Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional nan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

"Kemudian kita juga sekarang sedang mengoptimalkan keberadaan dari LKS Tripartit Nasional. Di situ ada perwakilan dari bumi usaha, ada perwakilan dari serikat pekerja Kita mempunyai pokja-pokja, ada pokja mengenai dengan regulasi. Ada pokja kita mengenai dengan gimana kita menyikapi, termasuk dengan produktivitas, termasuk salah satunya itu adalah PHK dan seterusnya," sebut Yassierli.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri menambahkan, pemantauan juga dilakukan melalui koordinasi intensif dengan dinas tenaga kerja di daerah. Komunikasi dilakukan secara aktif, termasuk melalui grup WA dengan para kepala dinas.

"Kita kan mempunyai kanal koordinasi dan komunikasi dengan dinas-dinas tenaga kerja provinsi dan kabupaten/kota. Kita juga aktif WA para Kadis," jelas Indah.

Indah menambahkan, LKS Tripartit Nasional juga rutin menggelar pertemuan nyaris setiap hari. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan turut dilibatkan dalam rapat-rapat satgas debottlenecking jika ada indikasi akibat ke tenaga kerja.

"Ketiga LKS Tripnas juga nyaris setiap hari meeting. LKS Tripnas kan perwakilan serikat pekerja dan pengusaha. Berikutnya, Kementerian Keuangan punya satgas debottlenecking bisnis, jika ada pengaruh, berakibat PHK kami selalu diundang udah beberapa kali rapat. Jadi kami pantau, jadi insyaallah so far so good," tutup Indah.

(ily/ara)