Korban PHK Sudah 8.389 Orang, Bagaimana Agar Tak Bertambah?

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan nomor Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per April 2026 mengalami kenaikan. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyebut korban PHK periode 1 Januari sampai 8 April mencapai 8.389 orang.

Menurut Indah, info tersebut berasal dari Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi. Indah juga menyebut besaran nomor PHK menjadi atensi langsung dari Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.

"Januari sampai April sudah ada datanya 8.389 dari Prof Anwar sampai hari ini. Saya nggak tahu (rincian provinsinya), ini kebetulan saya baca WA beliau di grup, Pak Menteri tanya lampau dikasih tahu 8.389 per 8 April," kata Indah saat ditemui di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).

Pada Januari 2026 Kemnaker mencatat 359 orang menjadi korban PHK. Pekerja tersebut merupakan nan terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan.

Jumlah tenaga kerja nan paling banyak di-PHK berada di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Adapun jumlah tenaga kerja di Jawa Barat nan di-PHK sebanyak 49 orang. Kemudian, di Sumatera Selatan juga 49 orang, Kalimantan Utara 46 orang, Kalimantan Timur 35 orang dan Jawa Timur 34 orang.

Angka PHK periode Januari-April tahun ini sebenarnya mengalami penurunan dibanding periode nan sama tahun 2025. Berdasarkan Satudata Kemnaker, jumlah PHK pada Januari-April 2025 mencapai 39.092 orang.

Jurus Cegah PHK Massal

Sementara itu, Yassierli memastikan pemerintah terus memantau potensi akibat perang Iran terhadap kondisi ketenagakerjaan, termasuk PHK. Antisipasi tidak hanya dilakukan berasas satu faktor, melainkan melalui pemantauan rutin terhadap perkembangan ekonomi dalam beberapa bulan ke depan.

"Kita tidak hanya gara-gara satu hal. Jadi, seperti saya sampaikan tadi, dalam rapat-rapat kita kan kita selalu memandang ini gimana tiga bulan ke depan, apa nan kudu siap, dan di Kementerian Keuangan itu juga punya, sudah membentuk Satgas tim debottlenecking dan seterusnya, dan itu kita terkoordinasi. Jadi, ini terus kita lakukan monitoring," kata Yassierli di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).

Koordinasi lintas kementerian sudah berjalan, termasuk dengan Kementerian Keuangan nan membentuk Satgas debottlenecking untuk mengatasi halangan bumi usaha. Selain itu dalam rapat nan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, rumor seperti tekanan ekonomi dan potensi dampaknya ke tenaga kerja rutin dibahas.

Terkait sistem peringatan awal alias early warning PHK, Yassierli menyebut sistem tersebut pada dasarnya sudah berjalan. Pemerintah mengandalkan koordinasi lintas kementerian serta optimasi Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional nan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Sementara itu, Indah menyebut pemantauan juga dilakukan melalui koordinasi intensif dengan dinas tenaga kerja di daerah. Komunikasi dilakukan secara aktif, termasuk melalui grup WA dengan para kepala dinas.

Indah menambahkan, LKS Tripartit Nasional juga rutin menggelar pertemuan nyaris setiap hari. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan turut dilibatkan dalam rapat-rapat satgas debottlenecking jika ada indikasi akibat ke tenaga kerja.

"Ketiga LKS Tripnas juga nyaris setiap hari meeting. LKS Tripnas kan perwakilan serikat pekerja dan pengusaha. Berikutnya, Kementerian Keuangan punya satgas debottlenecking bisnis, jika ada pengaruh, berakibat PHK kami selalu diundang udah beberapa kali rapat. Jadi kami pantau, jadi insyaallah so far so good," tutup Indah.

(ily/ara)