Komisi VIII: Koper Haji Jangan Jadi Permainan, Kenapa Harus Garuda Pengadaannya?

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Gantina, menyoroti lambatnya pengedaran koper ke jemaah haji nan menimbulkan polemik. Selly meminta tak ada lagi permainan dalam pengadaan koper haji nan selama ini melibatkan maskapai Garuda Indonesia.

Ia meminta ke depan pengadaan koper haji diatur langsung Kementerian Haji dan Umrah.

“Kaitan koper haji, kemarin sudah sempat disinggung. Mbok yah koper itu jangan lagi jadi permainanlah, ini urusan jemaah. Kenapa sih kudu Garuda pengadaannya? Tahun depan kenapa sih bukan di Kemenhaj aja? Pusing kepala saya,” ujar Selly dalam rapat Komisi VIII DPR berbareng Kementerian Haji, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, andaikan pengadaan dilakukan langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah, proses pengedaran bakal lebih sederhana, efisien, dan disalurkan melalui instansi wilayah (kanwil).

“Kemudian dari kanwil langsung diberikan kepada kabupaten kota,” jelasnya.

Selly juga menyinggung pengedaran seragam petugas nan dilaporkan belum diterima.

“Kemudian seragam petugas saya dapat laporan banyak nan belum terima. Ini gimana nih koordinasinya?” pungkasnya.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan, meminta persetujuan DPR RI mengenai penambahan biaya penerbangan haji 2026, sebesar Rp1,77 triliun. Hal ini disampaikan Irfan dalam rapat berbareng Komisi VIII DPR, Selasa (14/4/2026).

Irfan menyebut, kenaikan biaya disebabkan lonjakan nilai avtur dunia serta perubahan nilai tukar rupiah.

“Total biaya penerbangan haji meningkat dari Rp 6,69 triliun menjadi Rp 8,46 triliun alias naik Rp 1,77 triliun,” kata Irfan.

Meski demikian, lanjut Irfan, Presiden telah memutuskan lonjakan biaya tersebut tidak dibebankan kepada jemaah haji.

“Alhamdulillah Presiden telah menegaskan pelonjakan biaya ini jangan dibebankan kepada jemaah,” ujarnya.

Saat ini, Kementerian Haji dan Umrah tengah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan aspek hukum, termasuk status force majeure dan legalitas tambahan pembiayaan.

“Masih kami dalami berbareng Kejaksaan Agung mengenai status dan legalitas sumber pembiayaan,” kata Irfan.

Untuk itu, Irfan berambisi DPR dapat menyetujui penambahan anggaran tersebut.

“Dalam rangka mengakomodir kondisi ini, kami berambisi rapat kerja berbareng Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui besaran dan sumber pembiayaan nan dibutuhkan,” pungkasnya.